Hilirisasi Bukan Jawaban atas Semua Masalah

Jakarta: Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menyebut pernyataan semua calon wakil presiden (cawapres) dalam debat ke-4 pasangan capres dan cawapres mengenai pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan hilirisasi sudah benar.
 
"Namun yang perlu diperhatikan dan perlu diketahui, hal itu tidak berarti kita bisa melakukan hilirisasi atau memperluas hilirisasi ini kepada seluruh komoditas sumber daya alam yang kita miliki sebagaimana yang diutarakan oleh cawapres nomor 2, karena kita tidak semua hal masalah itu jawabannya adalah hilirisasi. Hilirisasi itu bukan teh sosro yang apapun makanannya minumnya teh sosro, jadi bukannya apapun masalahnya jawabannya hilirisasi," ucap Deni pada Senin, 22 Januari 2024.
 
Perlu diingat, ujar Deni, walaupun Indonesia memiliki SDA yang banyak, bukan selalu berarti Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari mengolah produk-produk hilirisasi dari SDA itu sendiri.
 
Sebagaimana dalam ongoing study dari CSIS mengenai dampak ekonomi dan lingkungan dari proses hilirisasi, yang terjadi saat ini misalnya menemukan berbagai studi empiris yang ada memperlihatkan memiliki kepemilikan atau kedekatan SDA dengan industrinya bukanlah merupakan faktor utama dari keberhasilan hilirisasi industri itu.
 
"Tetapi terdapat banyak faktor lain yang lebih penting seperti misalnya kesediaan energi, kesediaan infrastruktur, ketersediaan sumber daya manusia yang mencukupi, ketersediaan pasar yang luas, dan yang paling penting yang seringkali dilupakan oleh pemerintah kita adalah adanya kepastian hukum itu yang kita tidak miliki," tegas dia.

Baca juga: Cak Imin: Bisnis Tambang, Hilirisasi Ugal-ugalan!
 

Perbaikan iklim usaha dan kepastian hukum

 
Indonesia, lanjut Deni, cenderung untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang mudah seperti ekspor banned untuk mendorong hilirisasi. Akan tetapi, justru melupakan faktor penting yaitu perbaikan iklim usaha dan kepastian hukum yang bisa meng-attract investor atau usaha di Indonesia.
 
"Hal yang lain itu juga yang perlu diingat bahwa Indonesia walaupun dia memiliki sumber daya alam yang melimpah tapi tidak seluruh jenis sumber daya alam atau komoditi itu Indonesia adalah produsen utamanya," ungkap dia.
 
Hal lain yang selanjutnya yang perlu diingat oleh pemerintah adalah keberhasilan dan keberlanjutan di investasi dari SDA. Hal ini juga perlu memperhatikan adanya perkembangan teknologi dan adanya barang substitusi.
 
Hal terakhir adalah masalah dampak buruk dari hilirisasi. Ia menilai ketiga calon, terutama calon nomor 1 dan nomor 3, secara tepat mengkritisi kebijakan yang dilakukan saat ini ugal-ugalan dan serampangan.
 
"Paslon nomor 2 yang mendukung dan berencana untuk melanjutkan ilustrasi juga mengakui perlu adanya titik tengah antara kepentingan hilirisasi dan kelestarian lingkungan. Karena itu, misalnya, paslon nomor 2 juga menyatakan cabut IUP atau misalnya AMDAL, tapi apa yang dinyatakan itu ternyata bertolak belakang dengan praktek yang saat ini terjadi," tutur dia.