Ini 3 Putusan Rapat Gabungan MPR untuk Pemilihan Wapres

Ketua MPR RI Ahmad Muzani (tengah). Foto: Metro TV.

Ini 3 Putusan Rapat Gabungan MPR untuk Pemilihan Wapres

Siti Yona Hukmana • 16 November 2026 17:29

Jakarta: MPR RI selesai menggelar rapat gabungan yang diikuti seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD, serta seluruh pimpinan MPR untuk pemilihan wakil presiden (wapres) di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Rapat itu menghasilkan tiga keputusan.

"Pertama, perubahan jadwal sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden," kata Ketua MPR Ahmad Muzani dalam konferensi pers, Senin, 16 November 2026.

Kedua, prosesi pelantikan wakil presiden terpilih. Muzani menyebut rapat gabungan diselenggarakan setelah pimpinan MPR RI menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto terkait dua nama cawapres. 


Terkait hal ini, Presiden Prabowo mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan presiden, jabatan wakil presiden, dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Rabu, 9 Desember 2026. 

"Dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia," ungkap Muzani.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani (tengah). Foto: Metro TV.

Rapat juga menyetujui pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia sesuai Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yakni, MPR akan melantik posisi wakil presiden terpilih.

Ketiga, rapat gabungan memutuskan panitia ad hoc akan diketuai oleh Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto, dengan diisi dua wakil ketua. Kemudian, 36 anggota yang ditetapkan dari fraksi dan kelompok DPD. 

"Dan tim verifikasi, kordinatornya adalah Ibu Lestari Moerdijat (Wakil Ketua MPR RI) dengan Ketua Tim Habiburokhman dan sekretaris dari PDI Perjuangan," ungkap Muzani.

Proses ini disebut sebagai praktik penyelenggaraan ketatanegaraan baru. Muzani mengatakan hal ini belum pernah terjadi sejak reformasi.

"Baru kali ini dipilih oleh Majelis, sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang," ujar Muzani.

(Siti Yona Hukmana)