Wamen Mugiyanto Sebut Integrasi Data Makin Efektif

Jakarta: Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berupaya memangkas birokrasi dalam pertukaran data antarinstansi pemerintah. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu mengintegrasikan data antarinstansi lewat Satu Data HAM.

Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, menyebut proses penyeragaman dan bagi pakai data selama ini sering kali terhambat oleh mekanisme antarlembaga. Namun, lewat Satu Data HAM, penggunaan data antar instansi tak lagi memerlukan proses birokrasi berbelit.

“Kita tidak perlu lagi untuk membuat MoU (Memorandum of Understanding) dan perjanjian kerja sama antarkementerian lembaga. Karena selama ini berbagi data itu rumit, karena memerlukan harus ada MoU, harus ada PKS (perjanjian kerja sama),” kata Mugiyanto di kawasan Jakarta Pusat, Selasa, 27 Oktober 2026.
 

Mugiyanto menyebutkan, pembaruan payung hukum mengenai tata kelola data nasional melalui Undang-Undang (UU) Satu Data Indonesia (SDI) menjadi angin segar bagi percepatan sinkronisasi informasi di tingkat pusat maupun daerah. Langkah ini diproyeksikan dapat mempercepat alur koordinasi serta aksesibilitas informasi bagi pemangku kepentingan.

“Jadi, ini salah satu persoalan-persoalan kesulitan yang ke depan akan kita perbaiki dengan undang-undang yang baru dan Kementerian Hak Asasi Manusia sudah siap,” ujar Mugiyanto. 

Mugiyanto mengungkapkan ada sejumlah fokus informasi yang akan diintegrasikan dalam Satu Data Indonesia. Salah satunya yaitu penyajian data mengenai pemetaan kawasan pemukiman yang mendapat pembinaan khusus terkait kesadaran hukum dan hak dasar.

“Kita akan siap berbagi tentang data desa sadar HAM, ya. Persoalan di desa-desa yang dibina oleh Kementerian Hak Asasi Manusia seperti apa. Kita publikasi itu,” kata Mugiyanto. 


Wakil Menteri HAM Mugiyanto dalam kegiatan publikasi Satu Data HAM. Foto: Metrotvnews.com/Afifah Alfina

Sektor pelayanan aspirasi serta aduan masyarakat turut menjadi materi data penting yang akan dibuka kepada publik secara berkala. Keterbukaan data aduan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah dalam merespons setiap keluhan masyarakat.

“Kami juga akan publikasi adalah data tentang pelayanan pengaduan, ya. Pengaduan HAM yang disampaikan oleh masyarakat ke Kementerian HAM,” terang Mugiyanto. 

Untuk terus mengembangkan Satu Data HAM, Kementerian HAM berkomitmen melakukan sejumlah strategi. Mulai dari pembenahan regulasi, penguatan kapasitas personil, hingga penerapan kaidah keamanan siber yang ketat. 

“Karena itulah, kami menjalankan enam strategi secara bersama. Yaitu penguatan tata kelola, standarisasi indikator dan metadata, sinkronisasi sistem informasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan kolaborasi serta keamanan dan etika data,” jelas Mugiyanto. 

(Afifah Alfina)