Pegawai PBB Meninggal dalam Tahanan Houthi usai Dua Tahun Diculik

Sanaa: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Yaman mengumumkan kematian seorang pegawai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah diculik dan mengalami penghilangan paksa selama lebih dari dua tahun dalam tahanan kelompok Houthi.

Menteri HAM Yaman Mashdal Mohammed Omar mengatakan pegawai Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) bernama Mohammed Ibrahim al-Shami meninggal dunia. Pengumuman tersebut disampaikan melalui pernyataan di platform media sosial X pada Sabtu.

"Saya mengutuk sekeras-kerasnya kematian Mohammed Ibrahim al-Shami, seorang pegawai Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, yang kematiannya diumumkan hari ini," kata Omar, seperti dilansir dari Anadolu Agency, Minggu, 1 November 2026.

Menurut Omar, Al-Shami telah mengalami penculikan dan penghilangan paksa selama lebih dari dua tahun oleh kelompok Houthi. Selama masa penahanan tersebut, keluarganya tidak diizinkan mengunjungi ataupun menghubunginya.

"Kami sepenuhnya menganggap milisi tersebut bertanggung jawab atas penculikan, penghilangan paksa, dan kematiannya dalam tahanan mereka. Sementara itu, keadaan kematiannya masih belum diketahui dan jenazahnya belum diserahkan kepada keluarganya," ujar Omar.

Omar mengatakan kematian Al-Shami menunjukkan tanggung jawab PBB terhadap para pegawainya yang diculik. Peristiwa tersebut juga, menurut dia, memperlihatkan kelemahan upaya pemantauan kondisi para pegawai yang ditahan serta desakan untuk membebaskan mereka.

Ia mengkritik penahanan Al-Shami selama lebih dari dua tahun yang berakhir dengan pengumuman kematiannya, tanpa keluarga mendapat kesempatan untuk menjenguk atau mengetahui kondisi terakhirnya.

Omar mendesak dilakukannya evaluasi serius terhadap penanganan kasus tersebut. Ia juga meminta langkah yang lebih tegas dan efektif untuk memastikan pembebasan seluruh orang yang masih ditahan.

Selain itu, ia menuntut agar keadaan kematian Al-Shami diungkap, jenazahnya diserahkan kepada keluarga, dan pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari kelompok Houthi maupun PBB mengenai pernyataan Menteri HAM Yaman tersebut.

Yaman dilanda konflik sejak 2014, ketika kelompok Houthi merebut ibu kota Sanaa. Peristiwa itu mendorong intervensi militer koalisi pimpinan Arab Saudi pada Maret 2015 untuk mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.

Konflik tersebut telah memicu salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia dan menyebabkan jutaan orang bergantung pada bantuan kemanusiaan.

Baca juga: Koalisi Arab Saudi Cegat dan Hancurkan Drone Houthi di Wilayah Selatan