PBB Kaji Opsi Pertahankan Kehadiran di Lebanon usai Mandat UNIFIL Berakhir

Beirut: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah mempertimbangkan sejumlah opsi untuk mempertahankan kehadirannya di Lebanon setelah mandat pasukan penjaga perdamaian UNIFIL berakhir pada penghujung 2026. 

Pemerintah Lebanon meminta keberadaan pasukan internasional tetap dipertahankan demi menjaga stabilitas, terutama di wilayah selatan yang masih terdampak aktivitas militer.

Menurut pernyataan resmi kepresidenan, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix menyampaikan hal tersebut saat bertemu Presiden Lebanon Joseph Aoun di istana kepresidenan, sebelah timur Beirut, pada Rabu, 14 Oktober 2026.

"Ada sejumlah opsi yang sedang dipertimbangkan terkait kelanjutan kehadiran PBB di Lebanon setelah mandat Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) berakhir," kata Lacroix, dikutip dari Anadolu.

Mandat UNIFIL dijadwalkan berakhir pada penghujung 2026. Lacroix mengatakan situasi di lapangan, khususnya di Lebanon selatan, masih "kompleks" akibat aktivitas militer yang berdampak serius terhadap penduduk sipil.

Ia menjelaskan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menyampaikan sejumlah opsi kepada Dewan Keamanan PBB mengenai masa depan kehadiran PBB di Lebanon setelah mandat UNIFIL berakhir. Opsi tersebut disusun berdasarkan konsultasi dengan otoritas Lebanon.

Lacroix menegaskan posisi Lebanon perlu dipertimbangkan dalam pembahasan Dewan Keamanan. Ia juga mengatakan PBB mengetahui permintaan Beirut untuk memperpanjang sementara mandat UNIFIL.

Menurut Lacroix, tujuan PBB adalah mendukung upaya pemulihan stabilitas dan pemulihan kedaulatan Lebanon secara penuh.

Lebanon Khawatir Kekosongan Keamanan

Aoun menegaskan kembali komitmen Lebanon untuk mempertahankan kehadiran UNIFIL. Ia memperingatkan penarikan pasukan tersebut dapat menciptakan kekosongan keamanan di tengah berlanjutnya serangan Israel dan pendudukan terhadap desa-desa serta kota-kota di Lebanon selatan.

“Keberadaan pasukan internasional sangat penting dalam situasi saat ini karena sebagian besar wilayah yang diduduki Israel berada dalam area operasi UNIFIL,” kata Aoun.

Ia memperingatkan penarikan UNIFIL akan berdampak negatif terhadap situasi keamanan sekaligus menghilangkan pemantauan internasional atas perkembangan di kawasan tersebut.

Aoun berharap Dewan Keamanan PBB menyetujui permintaan Lebanon untuk mempertahankan misi UNIFIL selama satu tahun tambahan.

Ia juga mengatakan, militer Lebanon masih membutuhkan layanan kemanusiaan dan dukungan logistik yang disediakan UNIFIL apabila mengambil alih penempatan pasukan di wilayah-wilayah terkait.

Serangan Israel Masih Berlanjut

UNIFIL telah ditempatkan di Lebanon selatan sejak 1978 berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Misi tersebut bertugas memantau penghentian permusuhan serta membantu menjaga keamanan dan stabilitas.

Menurut otoritas Lebanon, serangan Israel terhadap negara itu, terutama wilayah selatan, sejak 2 Maret telah menewaskan lebih dari 4.000 orang, melukai 12.000 orang, dan menyebabkan lebih dari satu juta orang mengungsi.

Serangan tersebut berlanjut meski Beirut dan Tel Aviv menyepakati kerangka perjanjian pada 26 Juni. Kesepakatan itu mengatur penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah Lebanon yang diduduki sebagai imbalan atas pengerahan militer Lebanon dan pelucutan senjata Hizbullah.

Lacroix memulai kunjungan ke Lebanon pada Rabu untuk membahas masa depan UNIFIL dan kemungkinan perpanjangan mandatnya. Selain bertemu Aoun, ia juga menemui Perdana Menteri Nawaf Salam dan Panglima Militer Rodolphe Haykal. Ia dijadwalkan bertemu Ketua Parlemen Nabih Berri.

Secara terpisah, Dewan Uni Eropa pada Senin menyetujui pembentukan misi dukungan baru selama tiga tahun di Lebanon. Misi tersebut bertujuan memperkuat kapasitas militer dan Pasukan Keamanan Dalam Negeri Lebanon serta mendukung kedaulatan dan stabilitas negara itu.