Reorientasi Pembangunan Jadi Solusi Pecut Ekonomi Nasional

Pakar Ekonomi Indef dan Ketua Dewan Pakar Asprindo Didin S Damanhuri. Foto: Dok istimewa

Reorientasi Pembangunan Jadi Solusi Pecut Ekonomi Nasional

Eko Nordiansyah • 21 August 2025 18:36

Jakarta: Pakar Ekonomi Indef dan Ketua Dewan Pakar Asprindo Didin S Damanhuri mengusulkan adanya reorientasi pembangunan sebagai solusi perspektif ekonomi politik. Caranya dengan menggunakan pembangunan GDP oriented yang sehat dan berkelanjutan.

Ia mengungkapkan, upaya ini akan menghasilkan pelaku bisnis yang efisien dan inovatif, pelaku politik yang negarawan dan civil society yang produktif. Didin juga menyebut, Indonesia bisa meniru negara lain yang sudah lebih dulu sukses melakukannya.

"Itulah yang sudah terjadi di negara-negara yang demokrasinya matang, seperti negara-negara Skandinavia atau Jepang. Itu bisa kita jadikan benchmark," kata Didin dikutip Kamis, 21 Agustus 2025.

Ia menegaskan, jika ingin berfokus pada GDP oriented, maka harus diimbangi oleh with equity, agar pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak dikuasai oleh oligarki ekonomi yang bekerja sama dengan oligarki politik.

"Kedua Oligarki tersebut harus bertransformasi jadi aktor demokrasi politik dan ekonomi sehingga 40 persen penduduk paling bawah akan disejahterakan. Mereka tidak akan termarginalisasi," ungkapnya.
 

Baca juga: 

Airlangga Rayu Menlu Australia Demi Aksesi Indonesia Jadi Anggota OECD



(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Penghambat pembangunan ekonomi

Selain itu, Didin menyoroti telah terjadi sistem politik transaksional di era setelah reformasi. al tersebut juga menjadikan political-cost menjadi sangat tinggi, yang menjadikan demokrasi politik masih sangat prosedural, tidak substansial sehingga berdampak ke ekonomi.

"Karena itu, pertumbuhan ekonomi rata-rata lima persen di era reformasi, yang lebih rendah jika dibandingkan sebelum reformasi yang bisa menyentuh 7,5 persen, hanya terakumulasi pada lima persen kelompok yang super kaya," ujar dia.

Ia mengungkapkan, berjalannya demokrasi ekonomi politik, supremasi hukum, kesejahteraan dan keadilan sosial yang diperintahkan oleh UUD sangat sulit tercapai. Untuk itu, pemerintah diharapkan segera membenahi hal ini agar ekonomi kerakyatan yang diimpikan bisa terwujud.

"Hal ini terjadi karena, telah terjadi oligarki bisnis yang kawin mawin dengan oligarki politik. Ini menyebabkan platform ekonomi rakyat yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo menjadi sulit untuk diimplementasikan," ujarnya.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
Viral!, 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(Eko Nordiansyah)