AS Juga Incar Pejabat Asing yang Sensor Hak Kebebasan Berbicara Warganya

Washington: Selain mahasiswa Tiongkok, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio mengumumkan kebijakan baru yang menargetkan pejabat asing dan individu yang ‘terlibat’ dalam penyensoran hak kebebasan berbicara warga Amerika.

Warga Amerika telah "didenda, dilecehkan, dan bahkan didakwa oleh otoritas asing karena menjalankan hak kebebasan berbicara mereka," tulis Rubio di X.

"Hari ini, saya mengumumkan kebijakan pembatasan visa baru yang akan berlaku bagi pejabat asing dan orang yang terlibat dalam penyensoran warga Amerika," tulis Rubio, seperti dikutip Anadolu.

Ia menekankan bahwa kebebasan berbicara merupakan hak asasi warga Amerika yang penting yang tidak dapat "dimiliki oleh pemerintah asing."

"Orang asing yang berupaya merongrong hak warga Amerika tidak boleh menikmati hak istimewa untuk bepergian ke negara kita," kata Rubio.

Ia memperingatkan bahwa "perlakuan pasif" terhadap mereka yang "merongrong" hak warga Amerika telah berakhir, baik di "Amerika Latin, Eropa, atau di tempat lain."

Rubio mengatakan secara terpisah bahwa "tidak dapat diterima" bagi pejabat asing untuk menargetkan warga Amerika untuk unggahan media sosial atau menekan platform AS untuk mengadopsi kebijakan moderasi konten. Ia mengatakan tindakan tersebut "melanggar" kedaulatan AS dan mengancam "hak fundamental AS untuk kebebasan berbicara."

“Kementerian Luar Negeri memperingatkan bahwa anggota keluarga tertentu mungkin juga terpengaruh oleh kebijakan baru tersebut,” tegas Rubio.

Pengumuman tersebut menyusul arahan yang dilaporkan pada hari Selasa untuk menghentikan wawancara visa pelajar sementara pemerintahan Trump mempertimbangkan pemeriksaan media sosial yang diperluas untuk pelajar asing.

Pemerintahan Trump telah mencabut visa untuk lebih dari 1.000 pelajar, yang menargetkan mereka yang terlibat dalam aktivisme pro-Palestina atau protes politik di universitas bergengsi, termasuk Harvard dan Stanford. Rubio berpendapat bahwa visa adalah hak istimewa, bukan hak, dan AS tetap memiliki kewenangan atas keputusan masuk.