Efisiensi Anggaran Prabowo: Ujian bagi Menteri dan Reformasi Belanja Negara

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam menata keuangan negara dengan menerapkan efisiensi anggaran terhadap kementerian dan lembaga di tahun 2025. Kebijakan ini mendapat dukungan dari Pakar Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, yang menilai bahwa APBN harus digunakan secara bijak dan tidak dihambur-hamburkan untuk kegiatan yang tak penting.

“Jadi Pak Prabowo maunya ini program-program yang sama, itu yang istilahnya ada kemiripan sama, itu yang diefisienkan. Yang kedua, memang ini kan kebijakan sifatnya mendorong kepada kementerian/lembaga dan daerah untuk menempatkan skala prioritas di dalam program itu, sesuai dengan tupoksinya,” ujar Trubus dalam keterangannya, Selasa, 11 Februari 2025.

Menurut Trubus, selama ini anggaran negara kerap dipakai untuk hal-hal yang tidak esensial, termasuk gaya hidup mewah para Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kemudian yang kedua ya, yang bikin rame juga itu. ASN-ASN yang selama ini foya-foya, menikmati dengan anggaran yang besar. Nah ini yang kemudian marah-marah itu tiap hari di Medsos itu,” tuturnya.

Baca juga: Presiden Prabowo Mesti Tumpas 'Raja Kecil'

Lebih lanjut, Trubus menilai kebijakan ini juga menjadi ujian bagi para menteri dan kepala lembaga dalam memahami visi-misi Prabowo. Mereka dituntut untuk menyusun program yang benar-benar pro-rakyat dan sejalan dengan agenda besar pemerintahan.

“Nah terus, program prioritasnya apa? Nah, jadi dalam hal ini lebih menempatkan bagaimana seorang pemimpin itu mampu membuat program-program yang sifatnya pro-publik lah, untuk kebutuhan publik gitu,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pemborosan anggaran yang selama ini terjadi di berbagai sektor, seperti perjalanan dinas dan belanja alat tulis kantor (ATK) dengan nilai yang fantastis.

“Jadi tidak bisa APBN dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang sifatnya, pokoknya foya-foya lah selama ini kan, yang perjalanan dinas, yang ATK, yang nilainya sampai besar sekali,” kata Trubus menambahkan.

Sebagai solusi, Trubus mengusulkan agar pemerintah segera menyusun regulasi teknis berupa petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) guna memastikan efisiensi berjalan efektif.

“Bagi daerah atau kementerian/lembaga yang baru, itu kan bingung. Jadi mau menerjemahkan itu bingung gitu,” katanya.

Efisiensi anggaran ini, lanjut Trubus, bisa dialihkan ke program-program prioritas yang menyejahterakan rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada energi, dan swasembada pangan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menghemat belanja negara, tetapi juga memperkuat fondasi kemandirian ekonomi Indonesia.