Di Dewan HAM PBB, Menlu RI Tegaskan Komitmen Pemerintahan Prabowo

Jenewa: Menteri Luar Negeri RI Sugiono hadir dan menyampaikan pernyataan nasional pada Pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss, Senin 24 Februari 2025.

Menlu Sugiono menegaskan komitmen Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk berperan aktif dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM global.

“Indonesia akan tetap teguh memajukan amanat konstitusinya, yakni menciptakan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” tegas Menlu RI dalam pernyataannya yang dikutip dari Kemlu.go.id, Selasa 25 Februari 2025.

Di tengah dinamika dunia saat ini yang diwarnai kesenjangan pembangunan, meningkatnya diskriminasi dan Islamofobia, serta persoalan di Palestina, Menteri Luar Negeri RI menyampaikan pandangan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global.

“Setiap negara harus menempatkan HAM sebagai jantung kebijakan nasionalnya,” tegas Menlu Sugiono.

Menlu menjabarkan berbagai kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dalam rangka pemenuhan HAM di Indonesia, termasuk program Makan Bergizi Gratis, pembangunan perumahan rakyat, dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

“Indonesia menggarisbawahi pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyatnya,” tambah Menteri Luar Negeri Sugiono.

Menlu Sugiono menegaskan bahwa Dewan HAM PBB harus kembali pada mandatnya, yaitu melindungi HAM, dan bukan menjadi alat politik dalam hubungan antar negara.

“Kerja sama HAM harus didasarkan pada komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara. Tidak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain,” jelas Menlu Sugiono.

Lebih lanjut, mengenai Palestina, Menlu menegaskan bahwa berdiri tegak untuk keadilan artinya berdiri tegak untuk menentang ketidakadilan global.

“Kita tidak akan diam menghadapi pendudukan Israel di Palestina. Karenanya, Indonesia menyerukan, khususnya kepada mereka yang mengaku menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar segera menghentikan genosida dan perang di Palestina. Hentikan penerapan double standard dalam penegakan HAM,” tegas Menlu Sugiono.

Menutup pernyatannya, Menlu menyatakan komitmen Indonesia untuk selalu mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan solusi yang nyata.

Selain pernyataan Indonesia, Komisioner Tinggi HAM PBB, Volker Türk, menekankan perlunya “politik kebijaksanaan” yang berakar pada fakta, hukum, dan empati. Ia menyerukan tindakan nyata untuk mencegah konflik dan memperjuangkan keadilan, terutama di Ukraina, Palestina, Sudan, dan Myanmar.

Selain itu, Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengingatkan bahwa HAM adalah “oksigen kemanusiaan” yang kini terancam oleh konflik, ketidakadilan ekonomi, dan teknologi yang disalahgunakan. Dalam konteks Palestina, Sekjen PBB menyerukan gencatan senjata permanen, pembebasan sandera, dan solusi dua negara untuk mewujudkan perdamaian yang adil.

High-Level Segment (HLS) diselenggarakan pada minggu pertama sesi pertama Dewan HAM PBB setiap tahunnya. HLS kali ini diikuti lebih dari 128 oleh pejabat tinggi di tingkat Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan lainnya.

Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026. Indonesia aktif mengangkat sejumlah isu penting di Dewan HAM PBB, termasuk mengenai Palestina, Muslim Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan, dan pembangunan kapasitas di bidang HAM.