Langkah Efisiensi Pemerintahan Prabowo Dinilai Membangun Budaya Fiskal Baru

Jakarta: Langkah efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi dari ekonom Universitas Bina Nusantara (Binus), Doddy Ariefianto. Ia menilai kebijakan ini mencerminkan kesadaran pemerintah terhadap kesehatan perekonomian negara.

"Langkah efisiensi dari Pak Prabowo ini sangat pantas diapresiasi," kata Doddy di Jakarta, Jumat, 14 Februari 2025.

Lebih lanjut, Doddy menilai efisiensi yang diterapkan bukan hanya sekadar pemangkasan anggaran, tetapi membangun budaya fiskal yang lebih bertanggung jawab.

"Besaran serta arah efisiensi menunjukkan bahwa pemerintah hendak membangun budaya fiskal yang baru: efisien, berkualitas serta mengedepankan kesejahteraan rakyat," tambahnya.

Namun, di tengah upaya efisiensi ini, Doddy mengingatkan agar subsidi pendidikan seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak dikurangi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memastikan program tersebut tetap berjalan.

Baca juga: Menkeu Jamin Beasiswa KIP, LPDP, BPI, dan BIB Tak Terdampak Efisiensi Anggaran

"Karena dampaknya sangat besar, terutama dalam mendukung akses pendidikan bagi generasi mendatang," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran subsidi pendidikan akan berimbas buruk pada kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

"Subsidi pendidikan seperti UKT dan KIP bukan sekadar bantuan finansial bagi mahasiswa dan pelajar, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia," tuturnya.

Doddy merekomendasikan agar pemerintah tetap mempertahankan program ini sebagai langkah strategis untuk menghindari potensi kerugian besar di masa mendatang.

"Mempertahankan program UKT dan KIP adalah keputusan strategis yang tidak hanya berdampak pada penerima manfaat langsung, tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan nasional," jelasnya.