Kebangkitan Sektor Maritim Indonesia Dinilai Mulai Terlihat

Jakarta: Kebangkitan sektor maritim dinilai mulai terlihat, dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kebijakan terkait sektor tersebut, dinilai sebagai transformasi struktural. 

"Pemerintah tidak lagi memandang laut sebatas sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai sistem kehidupan dan peradaban,” kata pengamat maritim dari IKAL Strategic Center (ISC) Marcellus Hakeng Jayawibawa, dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Oktober 2025.

Menurut Marcellus, arah kebijakan Presiden Prabowo yang terangkum dalam visi Asta Cita menegaskan kembali pentingnya kemandirian ekonomi dan pemerataan pembangunan. Termasuk, ketahanan nasional berbasis potensi maritim.

Menurut Marcellus, dalam kerangka kebijakan itu laut menjadi medan strategis bagi masa depan Indonesia. Bukan hanya sumber pangan, melainkan sumber energi, transportasi, dan diplomasi.

“Masa depan Indonesia ada di laut, dan kini kita mulai melihat langkah-langkah konkret menuju visi itu,” ujar Marcellus.
 

Dia melihat salah satu capaian penting selama satu tahun ini adalah peningkatan investasi dalam infrastruktur pelabuhan dan penguatan konektivitas antarwilayah. Pemerintah mempercepat modernisasi pelabuhan strategis, memperluas kawasan industri perikanan, serta mendorong efisiensi logistik maritim.

Langkah ini, kata Marcellus, sejalan dengan upaya menjadikan laut bukan hanya jalur distribusi. Tetapi, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Pelabuhan sekarang bukan lagi sekadar tempat bongkar muat, tetapi pusat nilai tambah ekonomi yang menggerakkan industri lokal,” kata Marcellus.

Ia menilai kebijakan hilirisasi hasil laut dan pengembangan ekonomi biru (blue economy) menjadi dua tonggak utama. Khususnya, dalam membangun kemandirian maritim Indonesia.

Program ini menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Yakni, dengan keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan kelestarian ekologi.

“Ekonomi Biru bukan sekadar jargon. Ia adalah paradigma baru yang menuntut perubahan sikap dari eksploitasi menjadi pengelolaan, dari konsumsi menjadi konservasi,” jelas Marcellus.

Di sisi lain, dia menyoroti pentingnya digitalisasi data kelautan nasional. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengambil keputusan berbasis sains dan menghindari tumpang tindih kebijakan.

Marcellus menilai arah kebijakan maritim Indonesia saat ini menunjukkan kedewasaan baru dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Pemerintah dinilainya semakin serius memperluas kawasan konservasi laut dan memperkuat sistem peringatan dini bencana pesisir.

“Kalau kita ingin berbicara tentang masa depan maritim, maka keberlanjutan harus menjadi inti. Dan pemerintahan saat ini tampaknya memahami hal itu dengan baik,” kata Marcellus.

Pengamat maritim dari IKAL Strategic Center (ISC) Marcellus Hakeng Jayawibawa/Istimewa

Ia mengapresiasi rencana pemerintah memperluas kawasan konservasi hingga 30 persen dari total wilayah perairan nasional. Termasuk, memperkuat riset adaptif di bidang kelautan.

Marcellus menegaskan arah pembangunan maritim di bawah Presiden Prabowo Subianto telah berada di jalur yang benar. Namun, konsistensi dan kesinambungan kebijakan menjadi syarat mutlak agar hasilnya benar-benar terasa di masyarakat.

“Pemerintah sudah mengukuhkan fondasi yang kuat. Sekarang tinggal menjaga ritme dan keberlanjutannya. Kalau konsistensi ini dijaga, saya yakin Indonesia akan benar-benar berlayar menuju kejayaan maritimnya,” ujar Marcellus.