Menaker Tekankan Pentingnya Pengawasan Program Magang Nasional

Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya pengawasan agar program Magang Nasional 2025 tidak disalahgunakan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan sistem monitoring and evaluation (monev) serta kanal pengaduan untuk memastikan pelaksanaan sesuai aturan.

“Kita tidak ingin magang dijadikan sarana eksploitasi. Karena itu, setiap peserta wajib mengisi aktivitas harian di platform yang disiapkan, dan instansi maupun perusahaan wajib menyediakan mentor untuk membimbing mereka,” ujar Yassierli saat dikutip dari Antara, Sabtu, 1 November 2025.

Kemnaker pun telah melakukan sosialisasi program Magang Nasional 2025 Tahap (Batch) II kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah secara virtual pada Jumat, 31 Oktober 2025. Kegiatan itu digelar untuk memperkuat koordinasi dan memastikan kesiapan seluruh pihak dalam pelaksanaan Magang Nasional.

Menaker Yassierli menjelaskan program itu merupakan inisiatif yang dikoordinasikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Maka, dia meminta dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaannya berjalan optimal dan memberi manfaat luas bagi lulusan baru.

Ia mengungkapkan bahwa Batch I Program Magang Nasional menargetkan 20 ribu peserta dan mendapat respons yang sangat baik. Untuk batch II, pemerintah menaikkan target menjadi lebih dari 80 ribu peserta agar kesempatan magang berkualitas dapat merata di seluruh provinsi.

Baca juga: Program Magang Kemnaker Batch 2 Dibuka, Cek Jadwalnya

“Antusiasme dari para lulusan sangat besar. Kami berharap kuota batch II dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan di seluruh daerah,” ungkap Yassierli.

Pada Batch II, penyelenggara magang tidak hanya berasal dari perusahaan. Tetapi juga kementerian dan lembaga pemerintah pusat, termasuk unit-unit kerja vertikal di daerah, katanya, menambahkan. 

Perluasan itu membuka peluang lebih luas dan beragam bagi peserta dalam memilih lokasi magang.

Ilustrasi pencari kerja. Foto: MI/Usman Iskandar.

Program itu pun berlangsung selama enam bulan. Peserta akan menerima uang saku setara upah minimum kabupaten/kota, memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan program.

Pendaftaran Program Pemagangan Nasional dilakukan melalui akun SIAPKerja dan diakses melalui maganghub.kemnaker.go.id.