Dampak Perang Dagang, Pemerintah Didorong Impor Gas untuk Kebutuhan Industri

Jakarta: Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan opsi impor gas bumi untuk memperkuat ketahanan energi nasional menjadi peluang yang perlu dipertimbangkan. Terlebih terdapat potensi penurunan harga gas sebagai dampak perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok.

"Saya kira menarik ini apakah ada peluang impor kalau memang ada short (kekurangan) di dalam negeri dan seterusnya," ungkap Sugeng saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, PT PLN, dan PT PGN, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 29 April 2025.

Dengan ditolaknya ekspor gas dari AS ke Tiongkok, Sugeng mengatakan, menciptakan ketersediaan energi berlebih yang membuat harga gas dan minyak mentah mengalami penurunan. "Terbukti crude (minyak mentah) anjlok gas juga anjlok. Agak luar biasa ini. Sementara kita bisa impor, mungkin. Tapi sekali lagi pemanfaatan gas dalam negeri kan jadi perhatian sebagaimana komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar dia.

Hal yang menjadi perhatian utama saat ini terkait kebutuhan gas bumi adalah ketimpangan antara pasokan dan permintaan. Terjadi penurunan pasokan gas pipa dari sumber gas existing akibat natural declining.

Sementara, Sugeng menegaskan, kebutuhan gas baik sebagai bahan bakar bagi industri, pembangkit listrik, maupun bagian dari bahan baku pupuk harus terus dijaga. "Bukan hanya karena berkaitan ketahanan energi tetapi juga ketahanan pangan," tegas dia.
 

Baca juga: Pasokan Gas Nasional Mulai Hadapi Ketidakseimbangan Pasokan? Ini Solusinya

(Ilustrasi penyaluran gas. Foto: dok Kementerian ESDM)
 

Opsi impor gas bersifat sementara

Opsi impor gas bumi ini merupakan bagian dari solusi antara (bersifat sementara) sambil menunggu ketersediaan di dalam negeri terutama melalui pembangunan infrastruktur untuk menciptakan integrasi pipa gas wilayah Barat dan Timur serta produksi di sumber gas baru yang notabene berada di wilayah Timur Indonesia.

"Maka yang terpenting untuk sementara ini bagaimana supaya pasokannya menjadi lancar," ucap anggota Komisi XII dari Fraksi PKB Iyeth Bustami menambahkan.

Sementara Alfons Manibui dari Fraksi Golkar menambahkan filosofi dari pembangunan infrastruktur gas adalah memajukan seluruh Indonesia. Maka harus segera terintegrasi.

"Memajukan seluruh Indonesia, bukan sebagian Indonesia. Ibaratnya sekarang timbangannya lebih berat di Barat. Harus membuat timbangannya menjadi setara, itu baru kita dapatkan majunya. Ini aspek filosofis yang menurut saya penting," terang dia.

RDP ini akhirnya menyepakati beberapa poin penting di antaranya, Komisi XII mendukung Dirjen Migas dan SKK Migas untuk mempercepat on-stream proyek lapangan gas baru serta mengatur keseimbangan antara pasokan gas untuk pasar domestik dan pasar internasional. Termasuk kebijakan realokasi maupun swap gas.

Selain itu, Komisi XII DPR RI meminta Kementerian ESDM, Dirut PLN, dan Dirut PGN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas baik pipa maupun regasifikasi guna menjamin keandalan pasokan gas bumi untuk menjamin kebutuhan industri pupuk dan industri lainnya serta pembangkit listrik.