MPR for Papua Dibentuk, Fokus Bantu Pemerintah Tuntaskan Masalah di Papua

Jakarta: Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan seluruh anggota MPR yang berasal dari enam provinsi di Papua tergabung dalam wadah MPR for Papua. Wadah ini sebagai perpanjangan tangan MPR dalam membantu pemerintah menyelesaikan persoalan di Papua.

“Maksud diadakannya MPR for Papua ini adalah untuk mencari solusi, dan menjadi perpanjangan bagi MPR guna membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan Papua secara komprehensif, terutama dari sisi politik," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 April 2025.

MPR for Papua berada di bawah koordinasi Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai. Muzani mengatakan dalam pelaksanaan tugasnya ke depan, MPR for Papua akan aktif berdialog dengan berbagai pihak, khususnya pemerintah pusat.

Tujuannya, untuk mendengar berbagai pandangan dan merumuskan langkah-langkah strategis. Hal ini demi mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Papua telah terbagi menjadi enam provinsi dengan enam gubernur dan pemerintahan provinsi masing-masing. Muzani berharap melalui pembentukan enam provinsi ini, rentang kendali antara masyarakat dan pemerintah bisa lebih diperpendek.

“Ujungnya kami harapkan ada kemajuan modernisasi pelayanan dan kesejahteraan di tanah Papua lebih bagus lagi, termasuk di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Muzani.
 

Baca Juga:  Kementerian HAM Dorong Solusi Atasi Konflik Papua

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra itu juga menyampaikan dalam waktu dekat, pihaknya akan meminta Yorrys berkoordinasi dengan para menteri dan lembaga terkait.

“Kami akan komunikasikan beberapa persoalan itu dengan menteri dan stakeholder yang menangani persoalan Papua,” ujar dia.

Sebelumnya, Muzani menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan MPR for Papua kepada Yorrys Raweyai dan jajaran pengurus untuk masa bakti 2025-2030. Keanggotaan MPR for Papua diisi oleh seluruh Anggota DPD dan DPR Dapil Papua.

MPR for Papua ditujukan untuk membangun komunikasi dan mengkoordinasikan penyelesaian persoalan-persoalan di Tanah Papua. Hal ini melalui mekanisme konstitusional di bawah naungan MPR.