Indonesia Dorong Pendekatan Seimbang Keamanan Maritim di Indo-Pasifik

Jakarta: Indonesia menegaskan pentingnya pendekatan keamanan maritim yang seimbang antara penegakan hukum dan diplomasi, di tengah meningkatnya kompleksitas geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Pengkajian Maritim (Kapusjianmar) Laksamana Pertama Salim dalam webinar Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), Kamis, 29 Januari 2026.

Dalam paparannya, Salim menekankan bahwa domain maritim menjadi pilar utama stabilitas regional, khususnya bagi negara-negara yang berada di jalur perairan strategis. Menurutnya, peningkatan pengawasan laut dan penegakan hukum yang tegas merupakan prasyarat untuk menjaga ketertiban di kawasan perairan.

“Keamanan adalah fondasi utama stabilitas maritim,” ujar Salim.




Ia menyoroti praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing sebagai salah satu ancaman nyata yang tidak hanya merugikan ekonomi, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keamanan nasional dan integritas sumber daya laut.

Namun, Salim menegaskan bahwa pendekatan keamanan tidak dapat berdiri sendiri. Di kawasan dengan tumpang tindih kepentingan strategis dan sengketa batas laut, diplomasi dinilai sama pentingnya untuk mencegah eskalasi konflik.

“Keamanan maritim bukan semata soal penegakan hukum, tetapi juga kemampuan diplomasi dalam mengelola kompleksitas kawasan,” terangnya.

Menurut Salim, penyelesaian sengketa batas maritim secara damai menjadi elemen krusial dalam menjaga stabilitas Indo-Pasifik. Mekanisme yang jelas untuk menangani perbedaan kepentingan antarnegara diperlukan agar insiden kecil tidak berkembang menjadi ketegangan regional.

Ia juga menekankan perlunya membangun ekosistem maritim yang berimbang, di mana keamanan yang kuat berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Keamanan yang efektif harus melindungi perbatasan, sekaligus menciptakan ruang bagi kemakmuran bersama,”  kata Salim.