Gubernur Jateng Bentuk Satgas Atasi Tambang Ilegal di Gunung Slamet

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi memimpin rakor forkompimda Jawa Tengah dan Kabupaten/ Kota. Foto: Humas Pemprov Jateng.

Gubernur Jateng Bentuk Satgas Atasi Tambang Ilegal di Gunung Slamet

Triawati Prihatsari • 9 December 2025 11:29

Semarang: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memerintahkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jateng untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani persoalan tambang di lereng Gunung Slamet. Instruksi tersebut menyusul ramainya penambangan pasir dan batu di lereng Gunung Slamet yang dinilai berpotensi merusak lingkungan sekitar. 

"Kita bentuk satgas penambangan yang isinya dinas kita, kepolisian, TNI, dan kejaksaan. Besok Dinas ESDM langsung buat surat ke Polda, Kodam, dan Kejaksaan (untuk tindak lanjut) agar tidak salah sasaran (dalam penanganan)," ujar Luthfi, dalam Rapat Koordinasi bersama Forkompimda Jateng dan Forkompimda Kabupaten/ Kota, di Semarang, Selasa, 9 Desember 2025.

Luthfi menegaskan, persoalan penambangan yang terjadi di lereng Gunung Slamet menjadi perhatian seluruh kepala daerah, khususnya yang punya wilayah penambangan dan galian C. Ia mengingatkan agar tidak ada yang mengakali atau mengubah informasi tata ruang (ITR).
 


Menurutnya, penertiban izin penambangan harus hati-hati dan benar-benar terang-benderang. Selain itu juga harus dilakukan sosialiasi yang masif agar tidak menimbulkan permasalahan di belakang.

"Benar-benar lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selama tidak berguna bagi nusa bangsa, tidak usah. Nanti timbul resistensi yang akan berkepanjangan,” ungkap Luthfi. 

Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, menyampaikan permasalahan yang saat ini sedang viral terkait penambangan di wilayahnya. Pertama, di wilayah Cilongok yang berbatasan dengan Bumiayu. 


Aktivitas Gunung Slamet meningkat. (MI/Akhmad Safuan)

Tambang gas bumi yang gagal dan PT SAE yang bertanggung jawab terkait hal tersebut sudah tidak melanjutkan proyek. Kini, PT SAE sedang fokus reboisasi lahan tersebut.

Ada pula tambang batu di daerah Baseh, Kedungbanteng, yang dipermasalahkan oleh masyarakat. Terkait tambang batu itu sudah ditutup sementara. Kemudian tambang pasir dan tanah di Gandatapa, Baturaden, yang juga bermasalah dengan masyarakat.

"Hari ini saya akan serahkan ke Gubernur terkait laporan penambangan di lokasi-lokasi itu. Cilongok sudah ditangani, Baseh dan Baturaden yang masih bermasalah," ujar Sadewo dalam rapat koordinasi. 

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
(Silvana Febiari)