Shutdown Parsial AS Cetak Rekor Terlama dalam Sejarah

Washington: Penutupan atau shutdown pemerintahan Amerika Serikat yang bersifat parsial telah resmi menjadi yang terlama dalam sejarah negara tersebut.

Hingga Minggu, 29 Maret, shutdown parsial AS telah memasuki hari ke-44, melampaui rekor kegagalan pendanaan sebelumnya yang terjadi pada November 2025.

Dikutip dari BBC, Senin, 30 Maret 2026, krisis ini dipicu oleh kebuntuan kesepakatan antara Partai Republik dan Demokrat di Kongres terkait pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS). Dampaknya, operasional bandara di seluruh AS mulai mengalami kekacauan akibat minimnya petugas keamanan yang bekerja tanpa gaji.

Absennya ribuan petugas Administrasi Keamanan Transportasi (TSA) di pos pemeriksaan keamanan telah memicu antrean panjang yang viral di media sosial. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kesiapan AS sebagai tuan rumah Piala Dunia yang akan dimulai pada Juni mendatang.

DHS melaporkan sekitar 500 petugas TSA telah mengundurkan diri selama masa penutupan ini. Pada Jumat lalu, sebanyak 3.560 petugas atau sekitar 12,35% dari total tenaga kerja nasional melaporkan sakit atau tidak hadir bekerja.

Petugas Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) telah dikerahkan ke berbagai bandara untuk membantu mengatasi gangguan perjalanan.

Presiden Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk mencairkan dana darurat agar petugas TSA bisa menerima gaji pada awal pekan depan. Namun, langkah ini diprediksi akan menghadapi gugatan hukum.

Berdasarkan konstitusi AS, kewenangan pemberian izin pengeluaran anggaran pemerintah federal berada sepenuhnya di tangan Kongres, bukan Presiden. Belum ada jaminan apakah perintah eksekutif tersebut dapat menjadi solusi permanen selama kebuntuan di parlemen berlanjut.

Perselisihan utama berpusat pada agenda imigrasi Trump. Senat AS sebelumnya telah meloloskan kesepakatan kompromi, namun ditolak oleh DPR AS yang dikuasai kubu Republik.

Demokrat menuntut reformasi di tubuh ICE, termasuk larangan penggunaan masker bagi petugas saat beroperasi dan larangan praktik profil rasial. Sementara Republik, bersikeras mempertahankan pendanaan penuh untuk penegakan hukum imigrasi dan pemberlakuan syarat identitas pemilih.

Saat ini, anggota Kongres sedang menjalani masa reses selama dua pekan tanpa meninggalkan kesepakatan apa pun. Situasi ini memperpanjang ketidakpastian bagi ribuan pegawai federal yang terpaksa bekerja tanpa upah di tengah krisis birokrasi nasional yang kian memburuk. (Kelvin Yurcel)

Baca juga:  Pemerintah AS Masuk Shutdown Parsial usai DPR Belum Sepakati Anggaran