Dua Tahun Rusak, TK di Pulau Terluar Aceh Butuh Bantuan Pemerintah

Banda Aceh: Bangunan sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Sitalale, Desa Inor, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue, yang merupakan kabupaten kepulauan terluar di Provinsi Aceh, membutuhkan perbaikan serius karena kondisinya rusak berat. Kerusakan ini sudah terjadi lebih dari dua tahun dan membahayakan keselamatan peserta didik serta tenaga pendidik.

"Hampir semua ruangan di sekolah sudah tidak layak difungsikan lagi. Atap, dinding, plafon, dan fasilitas sekolah lainnya, juga semua rusak berat dan tidak bisa dipakai lagi," kata Kepala TK Sitalale Inor, Devi Ruhmi Wahyuni, dikutip dari Antara, Rabu, 7 Januari 2026. 

Saat ini, proses belajar mengajar dipindahkan ke gedung serbaguna milik desa. Bangunan gedung serbaguna tersebut juga tidak layak untuk dijadikan tempat belajar mengajar.
 

"Proses belajar mengajar kami relokasi ke gedung serbaguna milik Desa Inor sejak Mei 2025. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada murid dan juga dewan guru," ujar Devi.

Sejak 2023, pihak sekolah telah mengajukan proposal ke dinas terkait untuk memperoleh dana rehabilitasi. Mereka juga berupaya menemui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue guna mendapatkan dukungan perbaikan bangunan sekolah.

"Kami juga menjumpai Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue untuk memohon bantuan pembangunan sekolah itu, tetapi belum membuahkan hasil," ungkap Devi.

Devi menyebutkan bahwa pihaknya sempat mendapatkan anggaran untuk revitalisasi bangunan TK pada 2025. Namun, dana tersebut tidak dapat diberikan karena terkendala masalah surat tanah sekolah.

"Kami berharap pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, membantu perbaikan sekolah tersebut. Begitu juga dengan gedung yang digunakan sekarang, juga tidak layak untuk belajar mengajar anak," tuturnya.


Ilustrasi pendidikan. Foto: Dok. Medcom.id

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Simeulue Firmanuddin mengatakan pihaknya sudah berupaya memperbaiki bangunan TK tersebut. Perbaikan akan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat.

"Pada 2025 sudah ada bantuan revitalisasi, tetapi terkendala dengan surat tanah. Tanah bangunan TK itu atas nama desa bukan milik sekolah, sehingga pusat membatalkan. Tahun ini kami usulkan kembali," ujar Firmanuddin.