Pemkab Tangerang Bakal Fasilitasi Perizinan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi SPPG

Tangerang: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang bakal membantu memfasilitasi perizinan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di wilayahnya. Pasalnya, keberadaan SPPG sebagai garda terdepan sangat menentukan keberhasilan program makan bergizi gratis (MBG). 

"Ada sekitar 170 SPPG telah menjalankan program MBG yang di Kabupaten Tangerang. Terkait dengan proses perizinan SLHS, Dinas Kesehatan siap bantu rekomendasinya dan nanti dokumennya dikeluarkan oleh DPMPTSP," ujar Bupati Tangerang,  Maesyal Rasyid, Sabtu, 28 Februari 2026.

Maesyal meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bersama para mitranya lebih responsif dan bergerak cepat menindaklanjuti dan menangani laporan masyarakat, terkait komposisi dan kondisi makanan pada program MBG.

"Kami mohon BGN dan seluruh mitra kerjanya termasuk SPPG dan pihak terkait lainnya, lebih responsif dan bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya komposisi dan kondisi makanan program MBG," kata Maesyal.


Ilustrasi SPPG. Dok. MI

Menurut Maesyal, program MBG adalah salah satu investasi yang besar untuk bangsa, untuk memutus mata rantai persoalan gizi yang masih menjadi tantangan bersama. Program MBG bukan sekadar membagikan makanan, tetapi memastikan kualitas generasi penerus bangsa benar-benar terjaga dan terpenuhi kebutuhan gizinya dengan baik.

"Jadi makanan yang diberikan itu harus segar, bersih, bebas dari bakteri dan sebagainya sehingga makanan itu bisa dikonsumsi dengan baik dan pastinya akan memberikan kontribusi terhadap gizi anak-anak kita," jelas Maesyal.

Maesyal menambahkan, pihaknya juga meminta dibentuk forum atau koordinator SPPG di Kabupaten Tangerang, untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi terkait permasalah yang terjadi dalam pelaksanaan MBG.

Sementara itu, Wakil Bupati, Intan Nurul Hikmah menyoroti adanya laporan masyarakat yang mengeluhkan tentang makanan atau komposisi gizi dari dapur SPPG. Untuk itu, Intan meminta agar petugas SPPG benar-benar bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab penuh, sebelum makanan diantar dan dibagikan kepada anak-anak.

"Memang di masing-masing dapur SPPG ada ahli gizi yang ditugaskan untuk standby di sana, cuma harus cek lagi apakah makanan kering yang diberikan kepada anak-anak kita, jenis, kondisi dan komposisi gizinya sudah sesuai atau belum. Jangan ada makanan yang berjamur," jelas Intan.

Intan meminta kepada SPPG, selain komposisi gizi, aspek rasa dan keberagaman menu makanan yang diberikan juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kebosanan.

"Hal-hal seperti ini mungkin yang jadi concern saya. Terus, makan bergizi gratis itu kan harus dibarengi dengan rasa yang enak, paling tidak rasa yang bisa diterima oleh anak-anak," kata Intan.

Sekretaris Deputi BGN Bidang Pemantauan dan Pengawasan, Iwan Dwi Susanto mengatakan, MBG merupakan program yang sangat baik dan sangat mulia. BGN meminta kepada seluruh mitranya untuk menyiapkan makanan sesuai harga dan juga kandungan gizinya.

"Tidak ada sedikitpun terpikirkan kita di BGN itu memberikan makanan yang kualitasnya jelek. Jadi kami tidak hanya memberi makan, tidak hanya kita memberi mengisi perut anak-anak, tapi juga multiplier effect-nya," ungkap Iwan.