Papua Nugini Buka Kesepakatan dengan AS, Beri Akses Luas ke Pangkalan Militer

Port Moresby: Amerika Serikat (AS) dan Papua Nugini membuka kesepakatan keamanan baru. Perjanjian itu memungkinkan AS diberikan akses penuh ke pangkalan militer Papua Nugini.

Sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Sama Pertahanan tersebut, militer Amerika Serikat telah diberi "akses tanpa hambatan" ke fasilitas pertahanan utama PNG, termasuk Pangkalan Angkatan Laut Lombrum PNG-Australia di Pulau Manus.

Perjanjian berdurai 15 tahun itu telah dipublikasikan untuk pertama kalinya sejak ditandatangani Mei lalu. Ini perjanjuan itu telah diajukan ke parlemen Papua Nugini pada Jumat 16 Juni 2023.

Mengganti Perjanjian Status Pasukan antara Papua Nugini dan AS, Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (DCA) dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama militer antara kedua negara. Tetapi hal itu menimbulkan banyak kritik di dalam negeri.

“Perjanjian tersebut memberikan akses tanpa hambatan untuk kegiatan yang disepakati bersama ke fasilitas termasuk pangkalan Angkatan Laut Lombrum, Pelabuhan Port Moresby, serta bandara di Port Moresby, Lae dan Momote,” menurut laporan dari perjanjian itu, seperti dikutip ABC, Sabtu 17 Juni 2023.

“Itu termasuk pengawasan, kegiatan pengintaian, bunkering kapal dan pementasan dan pengerahan pasukan. Bagian lain yang diperdebatkan dari perjanjian tersebut memberi otoritas AS hak eksklusif untuk menjalankan yurisdiksi kriminal atas personel AS,” imbuh laporan itu.

PNG mempertahankan yurisdiksi sipil dan administratif atas personel AS untuk "tindakan atau kelalaian" di negara di luar tugas resmi.

Dalam mengajukan DCA, Perdana Menteri James Marape sekali lagi menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak memberikan kekebalan apa pun atas pelanggaran hukum di Papua Nugini.

Ketika perjanjian itu ditandatangani, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ditanya apakah Tiongkok dan pakta pertahanannya yang dibuat dengan Kepulauan Solomon yang bertetangga, merupakan faktor dalam memperbarui hubungan.

Dia mengatakan perjanjian itu bukan tentang "negara lain mana pun."

“Ini didasarkan pada visi bersama yang kita miliki untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” ujar PM Marape.

Dalam pernyataan yang diajukan ke parlemen dengan DCA, Marape mengatakan PNG perlu "terhubung untuk perdamaian dan kemakmuran di dunia yang mengglobal."

“Hal ini, sambil memperhatikan Papua Nugni sebagai teman bagi semua orang dan musuh bagi siapa pun, bagaimanapun, Papua Nugini harus secara aktif dan selektif terlibat di antara teman-teman itu untuk kepentingan nasionalnya, untuk mempertahankan integritas teritorial dan kemerdekaan kedaulatannya,” tegas Marape.

Marape juga mengatakan bahwa sementara DCA membuat kerangka kerja, setiap kegiatan militer akan tunduk pada kesepakatan lebih lanjut.