Pemerintah Daerah Dinilai Perlu Pegang Data Detail Potensi Bencana

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan urusan kebencanaan harus menjadi perhatian pemerintah tingkat pusat hingga daerah. Muhadjir meminta masing-masing wilayah kabupaten/kota secara detail mengenali ancaman bahaya serta memiliki data terkait potensi bencana.

"Tidak cukup hanya memahami ancaman bahaya secara umum, tetapi juga memiliki informasi yang tepat dan data yang cukup di masing-masing wilayah, termasuk keadaan geologi maupun geografinya," ujar Muhadjir saat puncak Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2024 di Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Jumat, 26 April 2024.

Muhadjir mencontohkan di Sumbat, penanggulangan bencana bukan hanya menjadi prioritas tetapi super prioritas. Sebab, frekuensi kejadian bencana di wilayah itu rata-rata 1,5 kali sehari.

Muhadjir optimistis Sumbar dapat menjadi contoh baik bagi provinsi lain dalam penanggulangan bencana. Bahkan, menjadi rujukan nasional dan hingga internasional. 
 

Baca juga: 2 Anak Korban Longsor di Garut Berhasil Ditemukan

Muhadjir mengajak semua pihak memperkuat penanggulangan bencana. Misalnya, dengan gagasan wisata belajar penanggulangan bencana.

Provinsi Sumatra Barat dipilih menjadi tempat penyelenggaraan HKB 2024 karena memiliki ancaman gempa megathrust Mentawai yang dapat memicu bahaya tsunami dengan kategori tinggi. Masyarakat dan pemerintah perlu meningkatkan kesiapsiagaan.

Selain bencana geologi berupa gempa, tsunami dan erupsi gunung api, Sumatra memiliki ancaman bahaya hidrometeorologi basah. Seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor dan cuaca ekstrem.