Dukung Visi Pertahanan Prabowo, Sektor Maritim Mesti Diperkuat

Jakarta: Di tengah konstelasi global yang tidak menentu seperti sekarang, tidak ada lagi satu kekuatan dominan yang bisa mendikte negara lain. Untuk menghadapi itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan keuntungan geografis dan bisa memimpin secara regional atau bahkan global. 

Hal ini disampaikan Guru Besar Hubungan Internasional St.Petersburg University, Connie Rahakundini Bakrie, dalam diskusi Wealth Wisdom, Make Indonesia Great: Our Nation’s Journey to Wealth and Influence. 

“Saya mau ajak kita percaya negara kita bisa jadi kuat,” kata Connie, dilansir pada Rabu, 20 November 2024.

Di hadapan para peserta dan investor yang hadir di acara tersebut, Connie menjelaskan penempatan uang juga harus tepat. Sebagai contoh adalah investasi di industri pertahanan. 

“Saya mau mengajak kita tuh percaya kepada negara kuat itu, bagaimana militernya kuat, tetapi itu harus didukung oleh industri pertahanan yang kuat, sehingga kita membutuhkan science dan knowledge yang kuat, dan kita perlu mungkin pemimpin yang tahu dia mau apa untuk negaranya, dan bagaimana kemudian mampu menegaskan negara itu dalam sikap-sikapnya ,” ujar dia.

Connie mengatakan visi pertahanan dan negara maritim yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto harus didukung agar benar-benar terwujud. Dia juga mengapresiasi langkah-langkah awal yang diambil Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik, yaitu membangun berbagai kemitraan strategis dengan negara luar, termasuk berperan aktif pada kamanan regional. 

“Kita juga mesti hati-hati, karena dikelilingi oleh gabungan negara-negara dengan kepentingan yang berbeda,” kata dia.
 

Baca Juga:  Vertikal Teknologi Inovasi Siap Perkuat Sektor Teknologi Pertahanan dan Dirgantara

Sebagai negara maritim, Indonesia harus bisa mengamankan wilayahnya untuk mengawal jalur pasokan global. “Kalau terjadi apa-apa, dampak pada arus perdagangan ini akan parah,” kata dia.

Gangguan itu akan berpengaruh kepada investasi langsung atau pada Foreign Direct Investment (FDI), Energi Security dan Food Security, Volatilitas Pasar Saham akan terganggu, diikuti  masalah sosial, dan lainnya.

Menurut dia, langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mengupayakan Indonesia menjadi salah satu negara anggota organisasi negara berkembang yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan atau BRICS juga harus didukung. 

“Jadi gini jangan sampai disebut non blok, jadi nggak ngeblok kemana-mana, malah nggak dapat blok apa-apa gitu. Tapi bloknya kayak gini nih, semuanya didatangin, kita bisa dapat apa dari situ begitu” kata dia. 

Manfaat lainnya adalah Indonesia mampu membuka peluang untuk diversifikasi ekspor sekaligus mengurangi ketergantungan pada negara maju. Connie mengatakan Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dan memperkuat kedaulatan moneter. 

"Ada dukungan modernisasi untuk mendorong transformasi industri dan digital Indonesia," kata dia.

Selain itu, keikutsertaan Indonesia ke dalam keanggotaan BRICS dapat meningkatkan dan memperluas kemitraan energi dan sumber daya alam (SDA), khususnya pada sektor energi terbarukan dan pertambangan.

“Dukungan modernisasi akan terjadi dan bagaimana cita-cita kita nih multiprioritas akan terbangun dan kemitraan SDA kita terwujud selain juga bagaimana kita mampu lebih berperan dalam dunia," ujar dia.

Connie menguraikan tantangan yang bakal dihadapi Indonesia selepas menjadi anggota BRICS. Hambatan tersebut, yakni tumbuhnya ketergantungan risiko ekonomi pada Tiongkok dalam aspek investasi dan perdagangan. 

Risiko lainnya adalah problem geopolitik yang menyebabkan Indonesia sulit membuka hubungan dengan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. 

"Karena gini kita juga enggak boleh terlalu tergantung pada China karena kita tetap berbicara tentang kedaulatan ekonomi, kemudian resiko geopolitik katanya ada nah itu kita ukur benar kalau kita gabung politiknya, kemudian bagaimana keterbatasan isu nasional dan struktural di dalam negeri yang harus kita percayakan akan segera dibangun untuk menegaskan pengaruh kita mampu untuk menghadapi ini semua," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan komitmen untuk membawa Indonesia menjadi anggota BRICS telah muncul sejak dirinya mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pilpres 2014. 

Keinginan Prabowo untuk membawa Indonesia menjadi anggota BRICS terucap saat menjadi pemicara dalam Forum Bisnis Indonesia-Brasil yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu, 17 November 2024.

Prabowo telah mengumumkan permintaan Indonesia untuk menjadi anggota blok ekonomi BRICS. Pada kesempatan tersebut, Prabowo menjelaskan ketidakhadirannya di KTT BRICS di Kazan, Rusia, pada 24 Oktober 2024. Kala itu, dia baru saja dilantik secara resmi sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. 

"Saya mengirimkan Menteri Luar Negeri saya langsung ke Kazan untuk KTT BRICS. Yang tidak dapat saya hadiri. Kami ingin bergabung bersama Brasil dan negara-negara anggota BRICS lainnya," kata Prabowo.