Beberapa Jam Setelah Diumumkan, Presiden Korsel Cabut Darurat Militer

Seoul: Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol mengatakan akan mencabut darurat militer yang diberlakukannya beberapa jam sebelumnya. Ini menarik kembali pernyataannya setelah parlemen menolak upaya Yoon untuk melarang aktivitas politik dan menyensor media.

Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa malam waktu setempat untuk menggagalkan "kekuatan anti-negara" di antara para penentangnya.
 

Baca: Presiden Korsel Umumkan Darurat Militer Terkait Elemen Pro-Korut.

Namun, anggota parlemen yang marah menolak keputusan tersebut, dalam krisis politik terbesar Korea Selatan dalam beberapa dekade. Kantor berita Yonhap mengatakan, kabinet telah sepakat pada Rabu pagi untuk mencabut darurat militer.

Para pengunjuk rasa di luar parlemen berteriak dan bertepuk tangan. "Kami menang!" teriak mereka. Seorang demonstran memukul drum. Mata uang won Korea Selatan sedikit pulih setelah Yoon menarik kembali pernyataannya dan turun 0,8 persen menjadi 1414,45 per dolar AS.

Cho Kuk, kepala partai oposisi kecil, menemui para pengunjuk rasa di luar parlemen dan berkata: "Ini belum berakhir. Dia membuat semua orang terkejut."

Cho pun bersumpah untuk memakzulkan Yoon dengan mengumpulkan suara dari partai-partai lain.

Deklarasi darurat militer yang mengejutkan dari Yoon, yang ia anggap ditujukan kepada musuh-musuh politiknya, ditolak dengan suara bulat oleh 190 anggota parlemen di parlemen. Partainya sendiri mendesaknya untuk mencabut dekrit tersebut. Berdasarkan hukum Korea Selatan, presiden harus segera mencabut darurat militer jika parlemen menuntutnya dengan suara mayoritas.

Krisis di negara yang telah menjadi negara demokrasi sejak tahun 1980-an, dan merupakan sekutu AS serta ekonomi utama Asia, menimbulkan kekhawatiran internasional.

Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri AS Kurt Campbell mengatakan Amerika Serikat mengamati berbagai peristiwa di Korea Selatan dengan "kekhawatiran yang mendalam" dan berharap bahwa setiap pertikaian politik akan diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum.

Setelah pengumuman darurat militer oleh Yoon dalam pidato televisi larut malam, militer mengatakan bahwa kegiatan oleh parlemen dan partai-partai politik akan dilarang, dan bahwa media dan penerbit akan berada di bawah kendali komando darurat militer.

Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus dari Korea Utara yang bersenjata nuklir, sebaliknya berfokus pada lawan-lawan politik domestiknya. Ini adalah pertama kalinya sejak 1980 darurat militer diberlakukan di Korea Selatan.

Yoon, seorang jaksa karier yang terpilih pada Mei 2022 dengan selisih suara yang sangat tipis, tidak populer, dengan peringkat dukungannya berkisar sekitar 20 persen selama berbulan-bulan.

Partai Kekuatan Rakyatnya mengalami kekalahan telak dalam pemilihan parlemen pada April tahun ini. Hal itu menyerahkan kendali majelis unikameral kepada partai-partai oposisi yang memperoleh hampir dua pertiga kursi.