Pemprov Bali Bentuk Satpol PP Khusus Awasi Wisatawan

Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali bakal membentuk Polisi Pamong Praja (Pol PP) Pariwisata. Petugas ini bakal melakukan tugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) bagi wisatawan yang sedang berlibur di Bali.

"Terkait Pol PP Pariwisata, saya sudah laporkan ke Mendagri dan sudah mendapatkan persetujuan dari Mendagri agar ini segera terwujud," ujarnya di Denpasar, Rabu, 18 Oktober 2023.

Menurutnya, tugas dari Pol PP Pariwisata ini di antaranya masuk ke komunitas-komunitas wisatawan, melakukan pengawasan objek wisata, edukasi, pelayanan, mencegah pelanggaran trantibum, hingga melakukan pengawasan ke industri wisatawan. Misalnya, memberikan edukasi kepada rental sepeda
motor.

Mulai dari mengingatkan agar wisatawan yang menyewa memiliki SIM, wajib memakai helm, hingga menggunakan pakaian yang layak untuk menghindari terjadi hal yang lebih fatal jika terjadi kecelakaan.

"Kalau melanggar, cabut izin usahanya," tegasnya.

Mahendra Jaya menaruh harapan besar kepada Satpol PP Pariwisata untuk mencitrakan Bali sebagai destinasi wisata dan juga wajah pariwisata Indonesia. Untuk itu, tegas dia, tidak cukup hanya imbauan. Namun, perlu penegakan dan dilakukan secara konsisten. Pihaknya menginginkan Satpol PP menjadi tangan kanan kepala daerah, yang selalu siap kapan saja menjalankan tugas.

Dalam kesempatan itu, Mahendra Jaya juga mengingatkan kepada personel Satpol PP agar dalam menjalankan tugasnya mengedepankan sikap respek, santun, humanis, hingga persuasif dalam melayani dan membantu masyarakat.

Kendati demikian, Mahendra juga menyampaikan pentingnya ketegasan penegakan dilakukan dengan tegas. "Jadi kalau sudah ada yang tidak pas, maka harus segera diatasi dan jangan dibiarkan," tegasnya.

Mahendra Jaya juga menyinggung terkait banyaknya tugas dan fungsi Satpol PP. Tak hanya penegakan Perda/Perkada, juga pembinaan, penyuluhan, pengamanan, pengawasan, penertiban, hingga menjaga aset pemerintah.

"Saya sebelumnya sempat berdiskusi saat menjabat sebagai Stafsus Mendagri saat KTT G20 kemarin, ternyata personel Satpol PP bergerak dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan anggaran terbatas. Misalnya saat saat penertiban baliho saat KTT G20, kemudian KTT AIS hingga World Water Forum belum lama ini, bergerak tanpa anggaran. Berbeda dengan teman-teman lainnya," ungkapnya.