Diisukan Dapat Jatah Menteri, Ini Komentar Ketum PP Muhammadiyah

Yogyakarta: Pemerintahan Presiden Joko Widodo bakal berakhir bulan ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal dilantik pada 20 Oktober 2024. Santer berhembus kabar Muhammadiyah masuk kabinet dan akan mendapat jatah menteri. 

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir ogah berandai-andai hal itu. Ia lebih memilih menunggu informasi resmi susunan kabinet setelah pelantikan presiden terpilih. 

"Jangan mendahului presiden terpilih, jadi kita tunggu 20 Oktober. Seluruhnya hak prerogatif presiden, kita hargai, kita hormati," kata Haedar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat, 4 Oktober 2024. 

Ia memperkirakan susunan kabinet pemerintahan presiden terpilih akan merepresentasikan berbagai profesi, golongan, dan kekuatan di masyarakat. Ia menyebut Prabowo 

"Pak Prabowo itu sosok yang menguasai peta Indonesia, peta kekuatan masyarakat, sehingga yang dipilih oleh beliau itu juga akan merepresentasikan berbagai profesi, golongan, kekuatan yang ada di masyarakat," ujar Haedar. 

Haedar mengatakan menghormati siapapun menteri yang akan diberikan kepercayaan presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia mengatakan siapapun yang didapuk menjabat menteri, termasuk yang bakal mengampu bidang pendidikan mampu membangun Indonesia bukan hanya dari aspek fisik, namun juga raga dan jiwanya.

"Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Jadi Indonesia Raya itu tidak mungkin hanya fisik saja, tapi juga harus ada jiwanya, bangunlah jiwanya," ucap Haedar.

Sebelumnya, juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak sempat menyebut sejumlah kriteria calon menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah kriteria itu mulai dari integritas, kompetensi, dan loyalitas. 

"Pak Prabowo memberikan kesempatan bagi siapa pun yang ingin berkontribusi dalam pemerintahan bila bisa memenuhi syarat yang diberikan Pak Prabowo," kata Dahnil yang juga kader Muhammadiyah itu, beberapa waktu lalu.