Menhan Filipina Sebut Tiongkok Pengganggu ASEAN, Jubir Lin Jian Membantah

Manila: Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. mengatakan bahwa Tiongkok adalah pengganggu terbesar perdamaian internasional di kawasan.

“Tiongkok adalah pengganggu terbesar perdamaian internasional di kawasan ASEAN," Gilberto Teodoro mengatakan pada konferensi Komando Indo-Pasifik AS di Manila, mengacu pada ASEAN, seperti dikutip AFP, Selasa 27 Agustus 2024.

“Manila serius dalam melindungi kedaulatannya,” tegas Teodoro juga.

Pernyataan Teodoro menyusul serangkaian konfrontasi antara kapal-kapal Filipina dan Tiongkok di Laut Filipina Barat (WPS). Ia mendesak negara-negara mitra untuk mengecam "tindakan ilegal" Tiongkok di WPS.

Pada Minggu, kapal-kapal Tiongkok memblokir, menabrak, dan menembakkan meriam air ke kapal Biro Perikanan dan Sumber Daya Perairan (BFAR) saat melakukan misi pasokan ulang kepada nelayan Filipina di Escoda Shoal.

Laksamana Muda Andrew M. Sugimoto, wakil komandan Penjaga Pantai Amerika Serikat Wilayah Pasifik, menyatakan keterkejutannya atas insiden tersebut.

"Itu tidak terjadi! Kami juga tidak berkeliling dan menggunakan meriam air untuk membanjiri kapal, itu bukan operasi yang aman dan profesional," kata Sugimoto.

Penjaga Pantai AS mengecam keras tindakan Tiongkok sebagai intimidasi yang nyata, dan menekankan pentingnya mematuhi aturan maritim dan hukum internasional.

"Kami mendukung Filipina dan akan terus bekerja sama dengan mereka. Ketika Pasal 4 (Perjanjian Pertahanan Bersama Filipina-AS) diberlakukan. Kami akan mendukung Penjaga Pantai Filipina dan semua pihak yang menjadi bagian dari perjanjian ini," kata Sugimoto.

Meskipun Tiongkok melakukan provokasi, AS memuji Filipina atas tanggapannya yang tenang dan profesional terhadap situasi tersebut.

Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, termasuk WPS, meskipun ada putusan internasional yang menyatakan klaimnya tidak memiliki dasar hukum.

Klaim Beijing mencakup terumbu karang dan perairan di dalam zona ekonomi eksklusif Filipina, yang membentang sekitar 370 kilometer (200 mil laut) dari perairan pesisir negara tersebut.

Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam saling mengklaim kedaulatan di beberapa wilayah Laut China Selatan, yang menjadi jalur perdagangan tahunan senilai lebih dari USD3 triliun.

Tiongkok menolak putusan tahun 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Tetap di Den Haag yang menyatakan klaim ekspansif Beijing atas Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum internasional.

Tiongkok membantah keras

Tiongkok membantah terkait tuduhan dari Menhan Teodoro. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian justru menuduh Filipina yang mendatangkan pihak asing dari luas kawasan.

“Siapa yang terus melakukan aktivitas pelanggaran dan provokasi di Laut China Selatan? Siapa yang mendatangkan pasukan dari luar kawasan untuk mengganggu perdamaian dan stabilitas regional? Negara-negara di kawasan tersebut memiliki pandangan yang jelas,” tegas Lin Jian.

“Tiongkok adalah satu-satunya yang dapat dituduh mengganggu perdamaian. Kami mendesak orang-orang tertentu di pihak Filipina untuk menghadapi akar penyebab masalah ini, berhenti menempuh jalan yang salah dengan mengganggu perdamaian regional dengan menimbulkan masalah dan melakukan provokasi,”  ungkap Lin.

Lin Jian juga mendesak Filipina menghentikan aksi canggung dengan menyebut orang kulit putih sebagai orang kulit hitam dan menuduh Tiongkok secara keliru.