DPR Bakal Panggil Pemerintah Minta Kejelasan Masalah Beras

Jakarta: Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Riezky Aprilia mengatakan, pihaknya akan memanggil pemerintah pada pekan depan untuk meminta kejelasan mengenai kenaikan harga beras. Parlemen bakal meminta keterangan secara menyeluruh kepada pengambil kebijakan.

"DPR RI akan kembali bersidang minggu depan, yang dipastikan melalui fungsi pengawasan DPR RI akan meminta keterangan yang komprehensif," ujar Riezky kepada Media Indonesia, Jumat, 1 Maret 2024.

Komisi IV DPR, kata Riezky, telah berulang kali meminta dan mendesak pemerintah untuk mengatasi persoalan pangan di dalam negeri, utamanya yang terkait dengan harga-harga. Langkah-langkah yang mesti diambil pemerintah itu juga harus berpedoman dari perundang-undangan yang ada.

Hal tersebut dimaksudkan agar tata kelola pangan dari hulu hingga ke hilir dapat diperbaiki secara menyeluruh dari segala aspek dan sisi tertentu. Riezky juga berharap agar ketahanan pangan yang masih amat jauh dari cita-cita negeri dapat terealisasi dengan langkah dan kebijakan yang tepat.

Baca juga: Pedagang Enggan Menstok Beras Jelang Ramadan
 

Pemerintah tak pernah serius atasi masalah pangan

Namun sayangnya, ungkap Riezky, sejauh ini pemerintah dinilai tidak pernah serius mengatasi persoalan pangan meski itu merupakan hal krusial mendasar.

"Harapan besar akan ketahanan pangan yang masih sangat jauh dari cita-cita berdaulat pangan dikarenakan mungkin pemerintah memang tidak pernah serius untuk membangun sektor pangan Indonesia," tutur dia.

Lebih jauh, Riezky mengapresiasi langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan investigasi atas masalah kenaikan harga beras tersebut. Namun ia juga mengingatkan praktik persaingan berada di sisi hilir, sementara ada juga sektor produksi di hulu yang juga semestinya diselidiki.

"Investigasi yang dilakukan KPPU kami apresiasi. Namun sejauh mana hasil investigasi tersebut selain membuka fakta tapi juga mampu memberikan rekomendasi yang aplikatif dan melibatkan stakeholder yang lain," kata Riezky.