Ilustrasi. Foto: Medcom.id
M Ilham Ramadhan Avisena • 27 November 2024 10:33
Jakarta: Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI
Danantara) dinilai menjadi salah satu solusi untuk mendukung pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Badan anyar itu akan berfungsi menarik investasi masuk ke Tanah Air dan mendorong pembangunan ekonomi dalam negeri.
"APBN kita itu hanya sekitar Rp3.000 triliun, Rp1.000 triliun untuk utang, Rp1.200 untuk daerah, sisanya ada di belanja pusat. Jadi susah sekali untuk mendorong pembangunan dari situ. Makanya ada pemikiran untuk menyatukan seluruh aset BUMN, yang setelah dihitung asetnya mencapai Rp15 ribu triliun, dan ini dikelola Danantara," jelas Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra Burhanuddin Abdullah dalam diskusi panel bertajuk Menuju Indonesia Emas: Perspektif Partai Gerindra dalam Mewujudkan Visi Kebangsaan di NasDem Tower dikutip Rabu, 27 November 2024.
Danantara, kata Burhanuddin yang juga menjabat Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008, merupakan badan yang berdiri sendiri, atau sui generis.
Badan itu bakal mengelola aset-aset seluruh perusahaan pelat merah di dalam negeri. Aset-aset tersebut dapat menjadi modal untuk menarik investasi asing masuk ke dalam negeri.
Diharapkan tingkat investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) dapat melonjak setelah Danantara rampung dan beroperasional.
FDI merupakan komponen penting dalam perekonomian untuk memacu laju dan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi.
"Kita ingin tumbuh 8 persen. ICOR kita katakan di angka 6. Gross domestic savings kita 38 persen, ada kekosongan sekitar 10 persen yang bisa didapatkan dari FDI itu," jelas Abdullah.
Danantara ditargetkan bakal beroperasi dalam waktu enam bulan ke depan. Dia menilai proses itu mestinya tak sulit lantaran pemerintah telah berkomitmen, ditambah dukungan politik yang kuat dari parlemen.