Yusril dan Dubes Arab Bahas Hambatan Investasi dan Wisata

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, berbincang Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, HE Faisal bin Abdullah Al-Amudi, pada Rabu, 4 Desember 2024. Keduanya membahas hambatan kerja sama investasi dan wisata.

“Indonesia merupakan salah satu negara muslim yang punya peran dan pengaruh, memiliki ekonomi yang kuat di kawasan Asia Tenggara, aktif di G20, namun, masih ada hambatan bagi kami untuk masuk sebagai investasi maupun wisatawan,” kata Faisal berdasarkan keterangannya yang dikutip pada Kamis, 5 Desember 2024.

Faisal meyakini kerja sama dengan Indonesia merupakan investasi besar bagi Arab Saudi. Sebab, kedua negara memiliki memiliki banyak keterkaitan untuk menarik minat wisatawan yang bisa menggenjot pemasukan.

“Pergerakan orang per orang ini sangat penting untuk mendukung kerja sama antarkedua negara,” ucap Faisal.
 

Baca: Menko Yusril Bahas Kendala Pemindahan Terpidana Kasus Bali Nine dengan Australia

Menanggapi itu, Yusril menyebut perubahan kebijakan visa berbayar untuk Arab Saudi menjadi salah satu masalah dalam investasi dan wisata kedua negara. Namun, Indonesia punya jalan keluar dengan kebijakan golden visa.

“Kami perlu dalami terlebih dahulu terkait alasan visa yang sebelumnya bebas biaya menjadi berbayar untuk Arab Saudi. Namun, sebetulnya sudah ada kebijakan golden visa yang diluncurkan pada masa Presiden Jokowi (Joko Widodo),” ucap Yusril.

Menurut Yusril, kebijakan golden visa itu tidak diotak-atik oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menilai peraturan baru itu masih memudahkan investor untuk masuk ke Indonesia.

Meski begitu, Yusril tidak mau menyetop pembahasan kendala cuma dengan menjelaskan kebijakan golden visa. Dia berharap Indonesia dan Arab Saudi melanjutkan pembahasan untuk mendapatkan kesepakatan menguntungkan ke depannya.

“Sepertinya memang sudah saatnya kedua negara berunding untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang komprehensif, sehingga tidak hanya permasalahan hambatan di bidang investasi dan ekonomi, tetapi juga, terkait tenaga kerja,” ucap Yusril.