Hari HAM Sedunia, Menkumham: Refleksi Bangsa Indonesia Penuhi Mandat UUD 45

Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengungkapkan bahwa Hari HAM Sedunia ke-75 yang jatuh hari ini, 10 Desember 2023 harus menjadi momentum refleksi bangsa. Nilai-nilai HAM telah tercantum dalam UUD 1945 dan menjadi amanat pelaksanaannya di setiap rezim pemerintahan.

Dengan mengangkat tema Harmoni dalam Keberagaman, kata Yasonna, bangsa Indonesia harus terus mempromosikan HAM. "Mempromosikan keharmonisan dalam keberagaman berarti memerangi diskriminasi, prasangka, intoleransi dan ketidaksetaraan," ujar Yasonna dalam perayaan Hari HAM Sedunia, Minggu, 10 Desember 2023.

Dia membeberkan bahwa sepanjang 2023 sudah banyak capaian dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM yang berfokus pada perempuan, anak, kelompok disabilitas dan kelompok masyarakat adat.

Menurut dia, RAN tersebut dilaksanakan secara inklusi hingga ke level provinsi dan kabupaten/kota. Indonesia juga berhasil menyusun Indonesia human right index atau indeks HAM Indonesia (IHAMI). Indonesia menjadi negara pertama dj Asia Tenggara yang memiliki indeks HAM.

"Indeks HAM Indonesia ini bertujuan sebagai alat untuk mengukur fenomena dan pelaksanaan norma-norma HAM," sebut dia.

Baca:  Kebebasan Berekspresi Jadi Konsen Anies-Muhaimin Tegakan HAM

Yasonna mengungkap pencapaian lainnya ialah framework bisnis dan HAM untuk meningkatkan daya saing sektor bisnis Indonesia yang ramah HAM. Sehingga menjadi daya tarik bagi investor dan konsumen global.

"Terkait pelanggaran HAM berat masa lalu pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM yang berat," tegas dia.

Terkait pelaksanaan pemilu, Yasonna menyebut bahwa pemerintah berkomitmen melaksanakan pemilu yang ramah HAM. Dalam hal ini, hak-hak politik kelompok rentan dan marginal benar-benar diperhatikan di setiap tahapan pemilu.

"Pemerintah juga berkomitmen menyukseskan pemilu serentak yang ramah HAM yaitu dengan memperhatikan hak kelompok rentan dalam pelaksanaan pemilu," kata dia.

Di level global, Indonesia juga kembali dipercaya sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026. Hal itu merupakan wujud kepercayaan dunia internasional terhadap komitmen Indonesia. Yasonna menegaskan bahwa menjamin HAM merupakan tanggung jawab negara. Akan tetapi dukungan dan kontribusi dari semua elemen bangsa sangat dibutuhkan untuk pemajuan HAM. (?Faustinus Nua)