PT SBS Bantah Kabar Transaksi Rp80 Miliar Terkait Kasus Korupsi Timah

Jakarta: PT Sariwiguna Binasentosa (SBS) membantah melakukan transaksi Rp80 miliar terkait dengan kasus dugaan korupsi di PT Timah Tbk. SBS mengeklaim bukan perusahaan yang dimaksud dalam persidangan tersebut.

“Transaksi tersebut adalah transaksi PT Cipta Mineral Bumi Selaras bukan transaksi PT Sariwiguna Binasentosa. Selain itu, PT Cipta Mineral Bumi Selaras sama sekali tidak ada kaitannya dalam perkara ini,” kata Kuasa Hukum SBS Franky ST Purba melalui keterangan tertulis, Jumat, 4 Oktober 2024.

Penegasan itu membantah fakta persidangan yang dipotong dan viral belakangan. Franky menegaskan pihaknya tidak terlibat perkara yang menyeret suami Artis Sandra Dewi, Harvey Moeis itu.

“Bahwasanya pemberitaan tersebut hanya mengungkapkan fakta persidangan secara sepotong kemudian dikaitkan dengan perkara korupsi timah,” ucap Franky.
 

Baca juga:  Jajaran Eks Direksi PT Timah Kompak Sebut Operasional Smelter Lebih Mahal

Dalam kasus ini, Harvey Moeis didakwa melakukan korupsi dan pencucian uang. Tuduhan pertama, dia disangkakan merugikan negara Rp300 triliun.

“Merugikan keuangan negara sebesar Rp300.003.263.938.131,14 berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah,” kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2024.

Uang yang sudah diterima diduga disamarkan Harvey. Dia membeli sejumlah barang sampai mengirimkan ke Sandra Dewi.

“Harvey Moeis (diduga melakukan) merupakan perbuatan menempatkan, menyembunyikan, atau menyamarkan sehingga seolah-olah harta kekayaan tersebut tidak ada kaitannya sebagai uang hasil tindak pidana korupsi,” kata jaksa.

Dalam pencucian uang ini, Harvey dibantu oleh Selebgram Helena Lim yang memiliki perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange. Uang rupiah uang ditukarkan suami Sandra Dewi itu menjadi dolar Singapura dan Amerika dalam periode 2018 sampai 2023.