Kepala BGN Sudaryono. Foto: Istimewa.
Kepala BGN Tegaskan Tidak Boleh Ada Penyimpangan Pengadaan Bahan Baku MBG
Achmad Zulfikar Fazli • 22 November 2026 20:53
Malang: Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak boleh ada pembelian bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi merugikan kualitas pelayanan kepada penerima manfaat. Pengadaan bahan baku harus transparan dengan memperhatikan kesesuaian harga dan kualitas pangan.
Kepala BGN, Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menyoroti pentingnya pengawasan terhadap proses pengadaan bahan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan di Malang, Sabtu (21/11).
“Sebetulnya SPPG tidak boleh mengambil keuntungan dari bahan baku. Jadi bahan baku Rp10 ribu itu harus dibeli dalam kondisi sesuai dengan kualitas yang baik, harga yang baik. Namun, terkadang ada oknum yang mengambil keuntungan dari pembelian bahan baku,” tegas Kepala BGN, Sudaryono, dalam keterangan tertulis, Minggu, 22 November 2026.
Menurut Sudaryono, anggaran yang dialokasikan untuk pembelian bahan baku harus digunakan sesuai peruntukannya. Harga pembelian perlu mencerminkan kualitas dan kuantitas bahan pangan, sehingga makanan yang disajikan kepada penerima manfaat tetap memenuhi standa.
Praktik pengambilan keuntungan secara tidak semestinya dalam pengadaan bahan baku dapat menimbulkan persoalan, terutama apabila berdampak pada penurunan kualitas bahan pangan. BGN terus memperkuat pengawasan untuk memastikan pembelian berjalan wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
%20di%20salah%20satu%20dapur%20MBG%20di%20Sukawati%2C%20Gianyar%2C%20Bali_%20ANTARA_Dewa%20Ketut%20Sudiarta%20Wiguna.jpg)
Ilustrasi pekerja mengemas paket makan bergizi gratis (MBG) di salah satu dapur MBG di Sukawati, Gianyar, Bali. ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Sudaryono menegaskan setiap penyimpangan dalam penyelenggaraan MBG akan ditindak sesuai ketentuan. Pengelola SPPG harus memahami anggaran program diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan penerima manfaat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Anggaran yang digunakan harus benar-benar memberikan manfaat bagi penerima manfaat. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan kualitas makanan,” ujar Sudaryono.