Aparat Selidiki 334 Dugaan Pelanggaran Pidana terkait Karhutla

Jakarta: Aparat penegak hukum terus mengusut kasus dugaan pelanggaran hukum terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ratusan tindak pidana yang melibatkan perorangan maupun korporasi tengah diselidiki.

“Berdasarkan perkembangan penegakan hukum hasil sinkronisasi data dari Kejaksaan Agung dan Polri, mencatat 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi,” ujar Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman dalam Breaking News Metro TV, Senin, 9 November 2026.

Selain itu, Dudung mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 57 badan usaha yang lahannya terbakar di delapan provinsi. Total luas area terbakar mencapai 33.514,01 hektare.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan telah mengenakan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum. Sanksi tersebut meliputi lima pencabutan izin usaha, 19 pembekuan izin usaha, serta delapan teguran tertulis atau paksa pemulihan.

Selain itu, terdapat 120 subjek hukum dalam proses penindakan tindak pidana. “Angka tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terus berjalan, sekaligus menjadi pengingat bahwa kepatuhan dan kewajiban pengelolaan lahan harus terus diperkuat,” kata Dudung.

Dudung juga menegaskan Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) bukan hak yang bersifat mutlak. Hak dan perizinan diberikan negara dengan kewajiban yang harus dipenuhi.

“Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum, termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin,” tegas Dudung.

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Foto- Dok. Antara

Dudung meminta kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat sinkronisasi data, mempercepat proses hukum, memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan, serta mengawasi pelaksanaan sanksi dan pemulihan lingkungan.

Dudung menegaskan tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap korporasi, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum.

“Penegakan hukum harus dilaksanakan dengan tegas, objektif, konsisten, dan memberikan efek jera, sehingga karhutla tidak terus berulang setiap tahun,” tegas Dudung.