Percepat Pemulihan Korban Bencana, SOP Dapur Umum Terstandar Harus Jadi Prioritas

Jakarta: Fase pemulihan pascabencana merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan pendekatan berbeda dari tanggap darurat. Salah satu tantangan di masa pemulihan adalah penurunan jumlah relawan secara drastis.

“Selama masa tanggap darurat, banyak lembaga kemanusiaan termasuk MDMC, cenderung berfokus pada cakupan logistik bahan mentah umum secara luas, sehingga pemenuhan gizi spesifik kelompok rentan sering terabaikan,” ujar Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP Muhammadiyah, Budi Setiawan, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 13 Juni 2026.

MDMC mendorong adanya standar operasional prosedur (SOP) lintas lembaga dan standarisasi dapur umum terpilah (khusus dewasa, lansia, dan balita) yang dilengkapi petunjuk resep praktis.

Kondisi sosiologis di lapangan juga kian menantang karena roda ekonomi warga terganggu akibat rusaknya lahan perkebunan kelapa sawit yang membutuhkan waktu hingga lima tahun untuk bisa dipanen kembali.

Sementara itu, Yayasan Abhipraya Insan Cendekia Indonesia (YAICI) terus menyalurkan bantuan dan edukasi kepada korban terdampak bencana di Aceh dan Sumatra. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, YAICI telah menjangkau 375 keluarga di tiga wilayah terdampak, seperti Desa Batang Ara, Pematang Durian, dan Desa Serba yang lokasinya terisolasi dan jarang terjamah bantuan logistik.

Dalam laporan publik pelaksanaan kegiatan di tiga lokasi bencana pada Selasa 9 Juni 2026, Sekjen YAICI, Satria Yudistria, memaparkan sejumlah temuan yang mendasari pentingnya intervensi ini.

"Anak-anak adalah kelompok paling rentan, bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi justru di masa pemulihan ketika bantuan mulai menyusut,” ujar Satria.

YAICI bersama mitra menerapkan pendekatan pemulihan yang menyeluruh, mulai dari trauma healing, distribusi mainan anak untuk memulihkan psikososial, diskusi kelompok bersama para ibu, hingga edukasi literasi gizi keluarga.

Pihaknya menekankan pemulihan pascabencana tidak bisa hanya mengandalkan sembako, melainkan butuh pendampingan ahli secara berkesinambungan.

Sebagai langkah konkret, seluruh temuan riset dan pembelajaran lapangan dari tiga wilayah ini dirangkum YAICI dan para mitra untuk diserahkan sebagai rekomendasi resmi kepada kementerian dan lembaga pemerintahan pusat.

"Pangan bergizi dan air bersih adalah hak dasar anak yang dilindungi undang-undang. Melalui kolaborasi pentahelix ini, kita harus mulai mendesak sebuah regulasi nyata, sudah saatnya Indonesia memiliki SOP Pemulihan Gizi Anak Pascabencana yang baku, agar hak tumbuh kembang anak-anak kita tidak dikorbankan di masa-masa sulit," ujar Satria.

Intervensi Gizi Anak

Wakil Ketua Majelis Kesehatan PP Aisyiyah, Chairunnisa, mengungkapkan pihak mengintervensi langsung gizi anak-anak yang terdampak bencana. Para kader melacak sasaran secara door-to-door, menyisir posko pengungsian hingga ke hunian sementara (Huntara) berukuran 4x6 meter demi mendata ibu hamil, ibu menyusui, dan balita terdampak agar intervensi gizi tidak salah sasaran.

"Kami mengumpulkan para ibu di musala, sekolah, bahkan di area perkebunan sawit karena minimnya fasilitas. Di sana, kami mengedukasi konsep Gizi Seimbang atau 'Isi Piringku', membagikan pangan lokal bernutrisi seperti telur rebus dan bubur kacang hijau, serta mengajari anak-anak membuat dan minum susu pertumbuhan yang benar bersama-sama. Ini penting untuk mengalihkan konsumsi anak dari asupan tinggi gula," jelas Chairunnisa.

Wakil Ketua Majelis Kesehatan PP Aisyiyah, Chairunnisa Dok. Istimewa

Perwakilan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) PP Aisyiyah, Rahmawati Husein, menegaskan pemenuhan gizi anak pada fase pemulihan sangat ditentukan penanganan pada masa tanggap darurat yang kerap berjalan lama, hingga transisi darurat enam sampai tujuh bulan. Dia menyoroti pentingnya merumuskan SOP yang jelas terkait penyediaan pangan darurat dan pengelolaan data terpilah yang akurat sejak awal bencana.

Rahmawati mengingatkan agar bantuan pemulihan gizi tidak membuat masyarakat ketergantungan pada makanan instan dari luar. Pemanfaatan bahan pangan lokal dan pelibatan perempuan dalam mengelola dapur balita sehat jauh lebih berkelanjutan.

LLHPB PP Aisyiyah juga mendorong strategi edukasi mandiri melalui kebun pangan darurat di sekitar hunian sementara. Sehingga, masyarakat dapat mandiri menyediakan MPASI sehat.