Pemerintah Siapkan Rekening Massal BRI dan BSI untuk Seluruh WNI

Jakarta: Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembuatan rekening secara massal bagi masyarakat melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rencana tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank. Kebijakan itu diarahkan untuk memperkuat inklusi dan literasi keuangan masyarakat.
 
"Nanti mekanismenya dibuat tentu dengan aplikasi digital yang akan disiapkan oleh BRI maupun BSI, dan nanti tentu basisnya dari NIK (nomor induk kependudukan)," kata Airlangga dalam jumpa pers di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 8 September 2026.
 
Airlangga mengatakan pemerintah mempertimbangkan sinkronisasi pembuatan rekening dengan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Menurut dia, mekanisme tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh rekening ketika memasuki usia 17 tahun sekaligus mendapatkan KTP.
 
"Nah tentu dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri melalui dukcapil itu diharapkan pada saat warga negara mencapai usia 17 tahun maka dia akan memperoleh KTP plus nomor rekening," ujar Airlangga.
 
Airlangga menambahkan arahan Presiden juga mencakup penyediaan rekening melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), khususnya BRI dan BSI.
 
"Kemarin arahan Presiden agar setiap warga negara mempunyai rekening koran dan rekening koran itu yang disiapkan adalah melalui Himbara, baik itu BRI maupun BSI," ujar dia.
 

(Ilustrasi. Foto: dok BRI)
 

Sistem pembayaran terhubung QRIS

 
Pemerintah juga mempertimbangkan integrasi data Dukcapil dengan sistem Bank Indonesia, terutama untuk mendukung sistem pembayaran dan gateway system, termasuk Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
 
"Dan tentu dari nomor rekening itu mempunyai kemampuan yang untuk bisa dilakukan pembayaran atau payment system dan ini berkolaborasi juga dengan payment gateway yang ada di Bank Indonesia yaitu dengan QRIS," kata Airlangga.
 
Presiden Prabowo turut meminta Dewan Nasional Keuangan Inklusif, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan aspek teknis dari rencana tersebut.
 
Selain memperluas inklusi keuangan, rekening massal tersebut juga disiapkan untuk mendukung penyaluran sejumlah program pemerintah, termasuk bantuan sosial (bansos) tunai. "Karena ini nanti akan didorong untuk berbagai program pemerintah, termasuk bansos," papar Airlangga.
 
Sebelumnya, Presiden Prabowo membahas isu inklusi dan literasi keuangan masyarakat dalam rapat terbatas pada Senin, 7 September 2026.
 
Airlangga menyampaikan berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,62 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di angka 63,57 persen.
 
"Tadi pembahasan dengan Presiden terkait dengan kepemilikan rekening warga negara atau masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57 persen," kata Airlangga.