Timor Leste Nilai ASEAN Perlu Terus Buka Jalur Dialog dengan Myanmar

Jakarta: Presiden Timor-Leste José Ramos-Horta menilai ASEAN perlu terus membuka jalur dialog dengan pemimpin Myanmar untuk mendorong implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) terkait penyelesaian krisis politik di negara tersebut.

Hal itu disampaikan Ramos-Horta usai menjadi pembicara dalam Leadership Lecture yang diselenggarakan oleh Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) di Jakarta pada Selasa, 2 Juni 2026.

Ia menekankan pendekatan dialog tetap diperlukan meskipun terdapat perbedaan pandangan dengan pihak yang saat ini berkuasa di Myanmar.

Ramos-Horta merujuk pada hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Mei 2026 yang menghasilkan posisi bersama mengenai situasi Myanmar.

“Pernyataan yang dihasilkan dalam KTT tersebut adalah posisi bersama ASEAN, dan Timor-Leste merupakan bagian dari itu. Yang perlu kita fokuskan sekarang adalah implementasinya,” ujarnya kepada awak media.

Menurut Ramos-Horta, implementasi kebijakan ASEAN tidak akan berjalan tanpa komunikasi langsung dengan pihak yang memegang kekuasaan di Myanmar saat ini.

“Untuk melaksanakan posisi ASEAN, kita harus berbicara dengan pihak yang berkuasa. Anda tidak hanya berbicara dengan orang yang Anda setujui, tetapi juga dengan orang yang Anda tidak setujui,” katanya.

Ramos-Horta menilai keterlibatan aktif dengan para pemimpin Myanmar perlu dilakukan oleh tokoh-tokoh ASEAN yang memiliki kredibilitas kuat, baik pada tingkat kepala negara maupun pejabat senior kawasan.

Pembebasan Aung San Suu Kyi

Selain dialog, Ramos-Horta juga mendorong pemerintah Myanmar mengambil langkah-langkah yang dapat membangun kepercayaan dan membuka jalan menuju rekonsiliasi nasional.

Ia secara khusus menyoroti pentingnya pembebasan tahanan politik, termasuk mantan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi.

Menurut Ramos-Horta, Suu Kyi seharusnya dapat kembali ke rumahnya dengan aman dan bermartabat serta memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.

“Pemerintah Myanmar perlu menunjukkan kemanusiaan dengan membebaskan tahanan politik, termasuk Suu Kyi, dan memulai proses yang lebih dinamis menuju rekonsiliasi,” ujarnya.

Ramos-Horta menyebut langkah pembebasan tahanan politik dapat menjadi sinyal positif bagi ASEAN untuk meningkatkan kembali keterlibatan dengan Myanmar.

Ia bahkan berpendapat ASEAN tidak perlu menunggu pemulihan demokrasi secara penuh sebelum mulai mempertimbangkan langkah-langkah keterlibatan yang lebih luas.

“ASEAN tidak harus menunggu kembalinya demokrasi secara sempurna. Yang penting adalah adanya langkah konkret, seperti pembebasan tahanan politik dan perlakuan yang layak terhadap Suu Kyi,” katanya.

Ramos-Horta berpandangan, apabila langkah-langkah tersebut dilakukan, maka Myanmar dapat mulai membangun kembali kepercayaan dengan negara-negara ASEAN dan membuka peluang untuk keterlibatan yang lebih besar dalam forum kawasan.

Baca juga:  ASEAN Tetap Pertahankan Lima Poin Konsensus untuk Tangani Krisis Myanmar