Kasatgas PRR Sebut Target Nol Pengungsi di Tenda Tercapai di Sumut dan Sumbar

Jakarta: Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, terus mendorong percepatan relokasi pengungsi hingga berhasil mengosongkan tenda pengungsian di Provinsi Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar).

Sementara di Aceh, upaya serupa juga menunjukkan hasil signifikan dengan sekitar 99,97 persen pengungsi telah meninggalkan tenda dan beralih ke hunian yang lebih layak.

Pemerintah terus mempercepat pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya dengan memastikan tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda pengungsian menjelang Hari Raya Idulditri 1447 Hijriah.

"Jadi, kalau masih ada di tenda-tenda, ini sudah masuk di bulan ketiga, bulan ketiga setelah akhir November, tidak elok kalau mereka masih di tenda," ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 19 Maret 2026.

Berdasarkan laporan harian Satgas PRR per 19 Maret 2026, jumlah pengungsi yang masih berada di tenda mengalami penurunan signifikan dibandingkan data awal pada 2 Desember 2025. Pada awalnya, total pengungsi bencana di wilayah Sumatra mencapai 2.178.269 kepala keluarga (KK). Rincian perkembangan terkini menunjukkan Sumatera Barat dari 16.164 KK menjadi nol pengungsi, Sumatra Utara dari 53.523 KK menjadi nol pengungsi, dan Aceh dari 2.108.582 KK kini tersisa 465 KK.
 

Keberhasilan merelokasi seluruh pengungsi di Sumut dan Sumbar tidak lepas dari percepatan pembangunan hunian sementara (huntara). Dari total rencana pembangunan 19.351 unit huntara di tiga provinsi terdampak, sebanyak 15.915 unit telah selesai dibangun atau sekitar 81 persen dari target. Capaian pembangunan huntara per provinsi meliputi Sumatra Barat 100 persen, Sumatra Utara 95 persen, dan Aceh sekitar 80 persen.

Selain huntara, Satgas PRR juga merampungkan pembangunan hunian tetap (huntap). Sebanyak 110 unit huntap telah selesai dari total rencana 36.669 unit, sementara 1.359 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.

Penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas yang memilih tidak tinggal di huntara juga menunjukkan progres signifikan dengan realisasi mencapai 100 persen di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, serta 86 persen di Aceh. Secara keseluruhan, sebanyak 13.746 penerima telah menerima bantuan dari total 14.962 penerima di tiga provinsi.


Sejumlah personel TNI melakukan pembongkaran tenda di Kantor DPRK, Kampung Karang Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Minggu (8/3). Dok. BNPB

Tito mendorong pemerintah daerah untuk segera mempercepat proses pendataan warga yang akan menempatkan huntap. Langkah ini penting agar pembangunan rumah permanen dapat segera direalisasikan oleh pemerintah pusat.

"Semua kepala daerah menyampaikan hal yang sama, minta huntap cepat dibangun. Tapi datanya harus jelas dulu," katanya.

Ia mengingatkan agar pemda lebih proaktif dalam pendataan, tidak hanya menunggu langkah pemerintah pusat. "Kalau datanya tidak ada, apa yang mau dibangun. Masyarakat sudah ribut minta dibuatkan huntap, tetapi pemdanya tidak jalan," imbuh Tito.

Pembangunan hunian tetap merupakan tahapan krusial dalam pemulihan pascabencana, setelah masyarakat menempati huntara atau menerima bantuan sewa rumah.