Pemkot Bandung Ingatkan ASN Tetap Berpakaian Dinas saat WFH

Bandung: Pemerintah Kota Bandung memperketat pengawasan pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini menyusul temuan pelanggaran pada evaluasi sebelumnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Evi Hendarin, menyatakan ASN yang menjalankan WFH setiap hari Jumat tetap wajib mematuhi ketentuan. Aturan tersebut antara lain mengenakan pakaian dinas, melakukan presensi elektronik tiga kali sehari, serta tetap responsif selama jam kerja.

"Disiplin tetap menjadi hal utama. ASN juga tidak diperkenankan bepergian ke luar domisili tanpa alasan kedinasan selama menjalankan WFH," kata Evi di Bandung seperti dilansir Antara, Jumat, 24 April 2026.
 

Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi

Evi mengatakan pihaknya telah menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi melalui aplikasi yang terintegrasi. Sistem tersebut dilengkapi dengan pelacakan lokasi ASN sesuai titik koordinat yang telah ditentukan.

"Presensi hanya bisa dilakukan di lokasi yang sudah ditentukan, sehingga tidak bisa dilakukan sembarangan. Ini untuk memastikan akuntabilitas tetap terjaga," katanya.

Evi memastikan kebijakan WFH bagi ASN tidak berpengaruh terhadap pelayanan publik. Sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti kecamatan dan kelurahan, tetap menjalankan layanan secara langsung di kantor.


Ilustrasi PNS. Foto: Medcom.id.

"Pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Justru ini diatur agar tetap berjalan maksimal," ujarnya.

Pemkot Bandung menegaskan kebijakan WFH diterapkan sebagai bagian dari upaya efisiensi energi. Kebijakan ini sekaligus mendorong transformasi budaya kerja ASN yang lebih fleksibel dan adaptif.

"Produktivitas ASN harus tetap terjaga meskipun tidak selalu hadir secara fisik di kantor," kata dia.