Mendikdasmen Akan Sanksi Pegawai yang Tidak WFH

Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengatakan, pihaknya tidak memberikan pengawasan khusus kepada para pegawai terkait kebijakan work from home (WFH). Meski demikian, pihaknya tetap menyiapkan sanksi untuk pegawai yang bandel.

"Namanya pelaksanaan tugas tentu saja ada ada reward and punishment ya, ada penghargaan dan juga ada sanksi," ujar Mu'ti, kepada awak media, di Jakarta, Rabu, 1 April 2026.

Dia menjelaskan, sanksi tersebut jangan hanya dimaknai hukuman, tapi sebagai proses pembinaan. Dengan demikian, kebijakan bisa memberikan dampak optimal.

"Semuanya tetap kita letakkan dalam kerangka pembinaan," jelasnya.

Mu'ti mengungkapkan, terkait kebijakan WFH, pihaknya sudah memiliki mekanisme. Pegawai tetap memiliki tagihan kinerja selama mereka bekerja dari rumah.

Dia memastikan layanan kementerian tidak akan terganggu dengan kebijakan ini. Unit Layanan Terpadu (ULT) akan tetap beroperasi dan akan ada pembagian waktu para pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk tetap berkantor saat hari jumat.

"Pejabat nanti kita atur sedemikian rupa supaya jangan sampai hari Jumat itu nggak ada pejabat yang standby. Kalau nanti tiba-tiba ada penting harus diselesaikan nggak ada jawaban bisa jadi permasalahan," katanya.

Mu'ti juga menekankan kepada para pegawai yang WFH untuk tetap bekerja di rumah. Dengan demikian, mereka tetap siaga jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk datang ke kantor.


Ilustrasi Pexels

"Kalau bekerja dari mana saja itu kan bisa jadi pegawai kita ini ya bertebaran di muka bumi. Ke mana-mana begitu, sehingga sewaktu-waktu kita perlukan kehadirannya di kantor itu mungkin kesulitan," ucapnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan WFH sebagai kebijakan nasional dalam rangka mengantisipasi krisis energi akibat konflik Timur Tengah. Salah satu sektor yang tidak terdampak adalah pendidikan.