Takut Saham Jeblok, Pigai Ogah Keras Bila Ada Perusahaan Terlibat Konflik HAM

Jakarta: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku ogah bersuara keras apabila ada perusahaan yang terlibat konflik HAM. Dia khawatir situasi tersebut membuat indeks saham jeblok.

"Karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit itu nanti indeks sahamnya itu jeblok. Karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional," kata Pigai saat rapat di Komisi XIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.

Pigai mengatakan kementeriannya sejatinya sebatas menangani kasus yang berkaitan dengan unsur HAM. Apabila ikut menangani perusahaan yang terlibat, hal itu berdampak pada kerugian.

"Karena kalau kami lakukan menangani kasus atau mengevaluasi sebuah perusahaan secara utuh itu nanti bisa membahayakan bagi perusahaan dan merugikan perusahaan," ucap Pigai.
 

Baca juga:  Investigasi Penembakan WNI, Menteri Pigai Jalin Kerjasama dengan Otoritas HAM Malaysia

Dia mengungkapkan, bila Kementerian HAM ikut menangani perusahaan berefek domino. Perusahaan dapat bangkrut lantaran melalui situasi sulit.

"Begitu kami memberi punishment, bursa saham jatuh dan nanti internasional juga akan banned di perbankan, nasional juga, dengan OJK banned di perbankan, sehingga perusahaan bisa kolaps," ujar Pigai.

Dia meminta memaklumi kondisi tersebut. Langkah ini sebagai bentuk tindakan tak gegabah dalam penanganan kasus HAM.

"Kita ini semua, terutama kami adalah intelektual. Karena itu tidak mungkin kami akan gegabah untuk mengevaluasi menyeluruh atas sebuah peristiwa yang terjadi di salah satu perusahaan," kata Pigai.