Pengendalian Impor BBM untuk Swasta Dinilai terkait Kedaulatan Energi

Jakarta: Pengendalian impor bahan bakar minyak (BBM) untuk swasta, didukung. Kebijakan yang dilakukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu, terkait dengan kedaulatan energi nasional.

"Setiap negara memiliki hak untuk melakukan proteksi terhadap komoditas strategis, dan BBM adalah salah satu yang paling vital," kata Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman, dalam keterangan yang dikutip Jumat, 19 September 2025.

Abdul Rahman melihat kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah. Terutama, dalam melindungi pasar domestik.

"Pengelolaan kuota impor harus dilakukan secara cermat agar tidak mengganggu kepentingan nasional," ujar Abdul Rahman. 

 

Baca: Ini Biang Kerok Kelangkaan BBM di SPBU Swasta

Ia menegaskan pengelolaan BBM dalam kebijakan energi nasional tidak bisa dipisahkan dari regulasi yang ketat dan terukur. Pemberian kuota kepada SPBU swasta merupakan bentuk keterbukaan sektor hilir, namun ketika kuota tersebut telah terpenuhi, maka SPBU swasta harus berkoordinasi dengan Pertamina sebagai representasi negara melalui BUMN.

Abdul Rahman merujuk pada data terbaru, yakni penambahn kuota impor BBM dari pemerintah, bagi SPBU swasta pada 2025. Penambahan itu sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, realisasi impor oleh SPBU swasta telah mencapai 110% dari pagu awal, dan tetap terjadi kelangkaan di sejumlah SPBU. 

Demi menjamin pasokan, SPBU swasta yang kehabisan stok dapat bekerja sama dengan Pertamina. Menurut Abdul Rahman, langkah ini menunjukkan pemerintah tetap berkomitmen melindungi pasar domestik. 

"Penguasaan pasar oleh SPBU swasta asing perlu dibatasi melalui kuota impor agar dominasi pasar BBM tetap berada di tangan Pertamina," tegas mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini.

Ia juga memperingatkan bahwa peningkatan pangsa pasar SPBU asing berpotensi digunakan sebagai alat tekanan politik terhadap pemerintah. Menurutnya, dominasi asing dalam distribusi energi bisa membuka celah bagi intervensi terhadap kebijakan publik yang seharusnya berpihak pada rakyat.

"Kita tentu berharap Pertamina semakin profesional dan kuat dalam memastikan penguatan pasar BBM secara efisien dan berkualitas. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal kedaulatan energi bangsa," tutup Abdul Rahman.