Tumpukan gas melon di Kota Bandung. MI
Surabaya: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memastikan ketersediaan LPG 3 kilogram atau gas melon tetap mencukupi. Namun fokus utama saat ini adalah distribusi ke masyarakat.
"Saat ini stok LPG 3 kg aman. Namun, tantangan utamanya adalah distribusi yang belum merata. Kami sedang berkoordinasi dengan Pertamina agar distribusi gas melon bisa lebih optimal dalam waktu dekat," kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim, Aris Mukiyono, Minggu, 9 Februari 2025.
Dengan distribusi yang lebih tertata, Aris berharap harga LPG 3 kg di pasaran terkendali. Sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan gas subsidi.
Sebagai bagian dari upaya pemerataan distribusi, kata dia, pemerintah akan menambah jumlah pangkalan resmi di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Penambahan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap LPG 3 kg dengan harga yang sesuai dengan ketentuan.
"Semakin banyaknya pangkalan, distribusi LPG 3 kg bisa lebih merata dan masyarakat lebih mudah mendapatkan akses," jelasnya.
Selain itu, lanjut Aris, pihaknya juga berencana memberikan kemudahan dalam proses perizinan bagi pengecer yang ingin menjadi sub-pangkalan resmi. Seluruh pengecer nantinya wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang dapat diperoleh dengan persyaratan KTP dan NPWP.
"Dengan langkah ini diharapkan dapat mencegah kelangkaan LPG 3 kg di tingkat pengecer, serta memastikan harga tetap terkendali sesuai regulasi," ungkapnya.
Sebagai informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg di Jawa Timur saat ini ditetapkan sebesar Rp18.000 per tabung, naik dari sebelumnya Rp16.000 per tabung. Kenaikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/801/KPTS/013/2024.
Dengan adanya langkah strategis dari Pemprov Jatim dan Pertamina, diharapkan distribusi LPG 3 kg dapat berjalan lebih lancar, harga lebih stabil, dan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan gas subsidi.