Trump Perintahkan Penjara Alcatraz Dibuka Kembali untuk Tahanan Berbahaya

San Francisco: Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Minggu 4 Mei 2025 mengumumkan perintahnya untuk membangun kembali dan membuka kembali penjara Alcatraz, yang terkenal di Teluk San Francisco, sebagai tempat penahanan bagi "penjahat paling kejam dan berbahaya di Amerika."

“BANGUN KEMBALI, DAN BUKA ALCATRAZ!” tulis Trump di platform Truth Social miliknya. “Saat kita masih menjadi bangsa yang serius, kita tidak ragu untuk mengurung para kriminal paling berbahaya dan menjauhkan mereka dari masyarakat.”

Trump mengatakan perintah tersebut melibatkan Biro Penjara Federal (BOP), Departemen Kehakiman, FBI, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) untuk mengembangkan Alcatraz dalam versi yang "diperluas secara signifikan."

Saat kembali ke Gedung Putih dari Florida, Trump menyebut gagasan ini muncul secara pribadi. 

“Itu hanya ide yang saya punya,” ujarnya kepada wartawan. “Ini simbol hukum dan ketertiban.”

Sejarah dan Penutupan Alcatraz

Melansir dari Asia One, Senin 5 Mei 2025, penjara federal di Pulau Alcatraz pernah menjadi rumah bagi kriminal terkenal seperti Al Capone sebelum akhirnya ditutup pada 1963 karena alasan biaya operasional yang sangat tinggi. 

Menurut situs resmi BOP, operasional Alcatraz tiga kali lebih mahal dibanding penjara federal lainnya karena lokasinya yang terpencil di tengah perairan teluk.

Meskipun secara resmi tidak ada catatan pelarian yang berhasil, lima narapidana dinyatakan "hilang dan diduga tenggelam" dalam sejarah penjara ini. Kini, Alcatraz merupakan taman nasional yang populer dan menjadi salah satu destinasi wisata utama di San Francisco.

Rencana Trump langsung menuai kritik, terutama dari mantan Ketua DPR AS dan anggota Kongres Demokrat asal California, Nancy Pelosi. 

“Alcatraz telah ditutup sebagai penjara federal lebih dari enam dekade lalu dan kini menjadi taman nasional yang sangat populer. Usulan Presiden bukanlah sesuatu yang serius,” tulis Pelosi di platform X.

Pemerintah federal belum mengonfirmasi secara resmi apakah langkah ini akan didanai atau dilanjutkan dalam proses legislasi.

(Muhammad Reyhansyah)