Trump Ingin Kerahkan 20 Ribu Garda Nasional untuk Buru dan Deportasi Imigran

Jakarta: Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tengah mempertimbangkan permohonan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS untuk menugaskan lebih dari 20.000 personel Garda Nasional dalam operasi perburuan dan deportasi imigran di seluruh negeri.

Melansir USA Today edisi Selasa, 10 Juni 2025, permohonan resmi itu kini ditelaah Pentagon setelah pejabat DHS dan Bea Cukai meninjau sejumlah pangkalan militer dari New Jersey hingga California sebagai lokasi penahanan imigran.

Menurut dokumen internal yang diulas USA Today, pengerahan 20.000 Garda Nasional selama satu tahun diprediksi menelan biaya USD 3,6 miliar. Permintaan ini menandai permohonan formal pertama dari Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) untuk menggunakan tentara negara bagian dalam "operasi penegakan hukum imigrasi di wilayah dalam negeri."

Permintaan dari Homeland Security mencakup hingga 21.000 personel Garda Nasional yang "dukungan mereka akan mencakup fungsi dukungan non-penegakan hukum dan aktivitas penegakan hukum bersumpah."

Lima tugas utama yang diminta mencakup: pencarian buronan dan penggerebekan malam di daerah terpencil, dukungan transportasi bagi 10.000 personel untuk mengangkut tahanan dan "anak asing tanpa pendamping," penguatan fasilitas detensi, pengendalian kerusuhan, serta dukungan komunikasi publik selama operasi besar-besaran.

Skema pendanaan memakai Title 32 sehingga pasukan berada di bawah komando gubernur setempat tetapi dibiayai pemerintah federal. Hal ini membuat pengerahan pasukan tidak tunduk pada Undang-Undang Posse Comitatus yang melarang militer aktif melakukan tugas-tugas sipil.

Senator Jack Reed, Ketua Fraksi Demokrat di Komite Angkatan Bersenjata, mengecam rencana tersebut.

"Menggunakan militer Amerika Serikat untuk mendukung penegakan imigrasi di dalam perbatasan kita sendiri akan mengancam prinsip Amerika yang telah lama memisahkan penegakan hukum dari kekuatan militer," ujar Reed, dikutip USA Today, Washington, 10 Juni 2025.

"Langkah seperti itu akan mengikis kebebasan sipil dan menciptakan preseden berbahaya bagi militerisasi komunitas Amerika. Saya telah memilih miliaran untuk penegakan imigrasi yang cerdas dan terfokus, tetapi itu adalah tugas penegak hukum, bukan angkatan bersenjata," tegasnya.
 

Baca Juga: Trump: Garda Nasional Tetap di Los Angeles Hingga Situasi Aman

Di hadapan Komite DPR AS sehari sebelumnya, Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengisyaratkan peran lebih besar Garda Nasional dalam keamanan domestik. "Garda Nasional adalah komponen besar dari bagaimana kami memandang masa depan," ujarnya, Washington, 10 Juni 2025.

Pangkalan militer seperti Fort Bliss (Texas), Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst (New Jersey), Dover Air Force Base (Delaware), Travis Air Force Base dan Camp Parks (California), Fort Walker (Virginia), serta Camp Atterbury (Indiana) sedang dipertimbangkan untuk menampung sampai 5.000 migran per lokasi.

Seorang pejabat pertahanan mengatakan bahwa lokasi pangkalan dekat kota besar seperti New York dan San Francisco menunjukkan bahwa razia imigrasi seperti di Los Angeles dapat menyebar ke kota-kota tersebut.

Trump sendiri telah memerintahkan pengerahan 4.000 Garda Nasional California dan 700 Marinir aktif ke Los Angeles meski ditentang Gubernur Gavin Newsom. Langkah itu disebut menelan biaya USD 134 juta.

Lindsay Cohn, pakar politik dan militer dari U.S. Naval War College, memperingatkan bahwa keterlibatan militer dalam penegakan imigrasi dapat mengubah persepsi publik.

"Jika mereka bertindak dengan terkendali, mereka mungkin bisa mempertahankan citra netral. Namun jika publik melihat mereka seperti polisi berseragam militer, perbedaan antara tentara dan penegak hukum bisa hilang," ujarnya.

Hingga kini belum ada keputusan akhir dari Pentagon, namun Gedung Putih menegaskan kebijakan keras ini sejalan dengan janji kampanye Presiden Trump untuk “memulihkan kontrol” atas imigrasi ilegal.