Golkar Sebut Bahlil Diserang Pengusaha Hitam yang Merasa Dirugikan

Jakarta: Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, M. Sarmuji, menyebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, diserang pengusaha 'hitam' yang merasa dirugikan. Sarmuji menyebut pengusaha tersebut bahkan menumpangi isu-isu yang sebenarnya bukan kesalahan Bahlil untuk menggiring opini publik.

“Serangan yang diarahkan kepada Menteri Bahlil bukanlah kritik objektif, melainkan manuver kepentingan yang merasa terganggu. Saya minta publik untuk tidak terkecoh oleh narasi mereka,” kata Sarmuji, melalui keterangannya, Minggu, 8 Juni 2025.

Sarmuji mengungkapkan serangan terhadap Bahlil salah satunya kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel milik PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya yang ditutup sementara karena adanya kerusakan lingkungan. Dia mengatakan izin tambang dibuat menteri sebelumnya, tetapi kesalahannya dilimpahkan kepada menteri sekarang. 

“Jangan sampai publik terjebak pada narasi yang tidak adil. Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil, tetapi tentang bagaimana negara hadir untuk rakyat,” ujar dia.

Sarmuji mengeklaim kebijakan yang diambil Bahlil berpihak kepada rakyat dan membuka peluang bagi sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk ikut serta dalam pengelolaan pertambangan.

“Kami menilai kebijakan ini adalah wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. UMKM harus mendapat akses yang lebih besar, dan kebijakan Menteri Bahlil sudah membuktikan negara hadir untuk mereka,” ujar Sarmuji.
 

Baca Juga:  Bahlil Dituding Lindungi Aktivitas Tambang di Raja Ampat

Selama ini, kata dia, sektor pertambangan nasional cenderung didominasi perusahaan-perusahaan besar. Kebijakan yang berlaku sebelumnya lebih banyak menguntungkan kepentingan korporasi, bahkan membuka ruang lebar bagi kepentingan asing melalui kebijakan impor dan lainnya.

Hal itu telah lama menjadi keluhan banyak pihak, terutama pelaku UMKM yang hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

“Kebijakan baru ini adalah koreksi penting agar mereka juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu.

Sarmuji menyebut Bahlil mengambil langkah berani dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih populis. Salah satunya adalah keterlibatan UMKM dalam pengelolaan tambang, sehingga mereka yang selama ini terpinggirkan memperoleh ruang partisipasi yang lebih besar. 

Bahlil, kata dia, juga mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) besar yang selama ini ditelantarkan dan berencana membaginya kepada UMKM, terutama yang berasal dari daerah setempat. Langkah ini memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha lokal dan memastikan bahwa potensi sumber daya alam dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan rakyat.

“Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia adalah langkah maju untuk mendistribusikan kesejahteraan secara lebih adil. Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir pengusaha besar,” tegas dia.

Sarmuji menyoroti mafia impor minyak yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan sebelumnya juga ikut menyerang Bahlil Lahadalia. “Mafia impor minyak yang menikmati rente besar juga merasa terancam dengan kebijakan Bahlil yang berusaha menaikkan lifting migas. Mereka ikut menunggangi narasi-narasi miring untuk menggoyang kebijakan yang sebenarnya berpihak pada rakyat,” kata dia.