Kasad Minta Revisi UU TNI Tak Dijadikan Polemik

Jakarta: Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons soal revisi Undang-Undang (UU) TNI yang sedang dibahas di DPR. Poin-poin revisi UU TNI menjadi perdebatan di ruang publik, salah satunya soal penambahan usia pensiun prajurit menjadi hingga 60 tahun.

"Saya rasa tidak perlu diperdebatkan. Silakan saja nanti bagaimana kebijakan negara," kata Maruli dalam keterangan tertulis Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), Rabu, 12 Maret 2025. 

Maruli menyatakan hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan negara yang akan diputuskan setelah melalui diskusi dan pertimbangan dari berbagai aspek. Termasuk, kemampuan keuangan negara serta kebutuhan organisasi TNI.

"Bagaimana kemampuan keuangan, nanti kita diskusi jabatan di ketentaraan, dan lain sebagainya. Setelah kita menyampaikan di diskusi, yang akan dilaksanakan besok," ujarnya.
 

Baca juga: Komisi I DPR Tegaskan Pembahasan Revisi UU TNI Tak Bertele-tele

Maruli juga menyoroti wacana prajurit TNI aktif bisa menempati jabatan sipil. Ia meminta agar status prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan di kementerian maupun lembaga negara tak dijadikan polemik. Ia memastikan TNI akan selalu patuh pada keputusan negara dan mengikuti aturan yang berlaku.

"Silakan saja didiskusikan, apakah tentara harus alih status, apakah tentara harus pensiun? Jadi tidak usah diperdebatkan seperti ribut kanan, kiri, ke depan, kayak kurang kerjaan. Kami (TNI AD) akan loyal seratus persen dengan keputusan," tegas Maruli.

Maruli cukup geram dengan perdebatan di ruang publik soal revisi UU TNI. Apalagi, ada yang menyeret ke masalah Orde Bary.

"Jadi tidak usah ramai bikin ribut di media, ini itu lah, Orde Baru lah, tentara dibilang hanya bisa membunuh dan dibunuh. Menurut saya, otak-otak (pemikiran) seperti ini, kampungan menurut saya," ketus dia.

"Ini orang waktu ada salah satu institusi masuk ke semua kementerian, nggak ribut gitu loh. Apakah dia bekerja di institusi itu? Nah, ini perlu media-media tanggap seperti itu. Apakah agen asing kah atau apa?” tambahnya. 

Ia menilai anggota-anggota TNI AD punya potensi. Namun, ia menegaskan segala hal perlu didiskusikan bersama dan keputusannya di tangan Presiden. "Tapi jangan menyerang institusi."