Nasib PPPK Guru Honorer, KemenPAN-RB Bergantung pada Daerah

Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menekankan pengoptimalan kuota formasi guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bergantung pada pemerintah daerah (Pemda). Kendala di daerah diyakini jadi masalah sedikitnya kuota yang diajukan.

"Daerah-daerah itu kan kadang-kadang juga mengusulkan tidak optimal ya, karena mereka juga maklum mungkin ada keterbatasan anggaran dan sebagainya," kata Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB, Aba Subagja, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Agustus 2023.

Aba menuturkan masing-masing pemda memiliki otonomi yang berbeda. Kebutuhan guru juga berbeda di setiap daerah.

"Kecuali di sentralistik, jadi Kemendikbud merekrut guru dibagiin kan gitu ya, didistribusi. Tapi kan kewenangannya berbeda termasuk undang-undang ASN yang menyebut itu ya PPPK-nya guru itu ya di gubernur, bupati, wali kota. Jadi kewenangannya itu ada di pemda masing-masing," jelas Aba.

Dia menegaskan koordinasi KemenPAN-RB bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) optimistis khususnya mencapai target pengajuan formasi seleksi 1 juta guru PPPK. Sehingga, pencapaian target itu masih bergantung pemda.

"Tahun ini kan 300 ribuan. Karena kan memang dari formasi yang kita siapkan itu hampir 600 ribu, tapi yang usung cuma 300 ribuan. Jadi memang ya kita enggak bisa memaksa pemda juga," jelas Aba.