Tingkatkan Keamanan dan Kesejahteraan, Pemerintah Serius Kelola Perbatasan

Jakarta: Pemerintah bertekad mengelola perbatasan yang terencana, kolaboratif, dan berdampak langsung pada peningkatan keamanan serta kesejahteraan masyarakat perbatasan. Ini dilakukan dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI).

Forum strategis ini mempertemukan para pemangku kepentingan nasional dan daerah guna menyelaraskan arah kebijakan pembangunan perbatasan dalam periode RPJMN 2025-2029. Rakorendal 2025 dibuka Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP RI dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI.

"Seluruh program pembangunan perbatasan harus dikoordinasikan secara terpadu agar efektif memperkuat kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjadikan perbatasan sebagai beranda terdepan bangsa," kata Djamari dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 18 November 2025.

Djamari juga menekankan kewajiban seluruh kementerian/lembaga untuk menyusun program berbasis Rencana Induk (Renduk) BWNKP, serta meminta kepada pemerintah daerah agar pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan menjadi perhatian bersama.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menegaskan tiga mandat utama BNPP RI dalam pengelolaan perbatasan. Pertama, penyelesaian segmen batas negara, baik darat maupun laut, termasuk sejumlah titik krusial seperti di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, wilayah Oecusse di Timor Leste, dan segmen di Pulau Sebatik.

"Komunikasi dengan otoritas negara tetangga terus kami bangun agar penyelesaian batas dapat dilakukan secara tuntas," jelas dia.
 

Baca juga: Hunian Layak Dinilai Jadi Penopang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

(Mendagri Tito Karnavian, Menko Polkam Djamari Chaniago dan Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman. Foto: dok Istimewa)
 

Rencana penambahan 11 PLBN baru

Mandat kedua adalah pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Mendagri menyebut kualitas PLBN Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan negara tetangga. Ia juga mengungkapkan rencana penambahan 11 PLBN baru yang diharapkan dapat segera diselesaikan oleh Kementerian PU.

"PLBN bukan hanya pintu gerbang negara, di dalamnya terdapat unsur CIQS yang menjadi wajah pelayanan pemerintah," tambah dia.

Diketahui, hingga saat ini BNPP RI telah menyelesaikan pembangunan dan pengoperasian 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2019.

Tugas ketiga yakni mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru di kawasan perbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan diharapkan mampu menciptakan produktivitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus menjadi buffer zone yang mendukung sistem pertahanan nasional.

"Ini tidak mudah, perlu kerja sama yang solid antara pusat dan daerah," tegas Mendagri Tito Karnavian.