Gabah Petani OKU Timur Dibeli Murah

Oku Timur: Pemerintah pusat berkomitmen meningkatkan penyerapan gabah hasil panen petani guna mendukung kesejahteraan mereka. Namun, di lapangan, harga pembelian gabah masih berada di bawah ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam kunjungan tim independen ke Desa Sugih Waras, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatra Selatan, Komjen Pol (Purn) Ferdiyanto mengimbau para pengusaha untuk mendukung program swasembada pangan pemerintah dengan membeli gabah petani seharga Rp6.500 per kilogram.

Senada dengan itu, Mayjen TNI (Purn) Arifin Seman yang juga tergabung dalam tim pengawasan independen dari Jakarta menegaskan kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto harus dipatuhi. Ia menekankan pembeli gabah yang tidak mengikuti aturan harga dianggap tidak mendukung program nasional.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Sejumlah petani di OKU Timur mengungkapkan gabah mereka hanya dihargai antara Rp5.800 hingga Rp6.200 per kilogram. Bahkan, beberapa pabrik yang telah bermitra dengan Perum Bulog masih membeli gabah di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Situasi ini menimbulkan dugaan adanya praktik mafia gabah yang merugikan petani dan menghambat program swasembada beras nasional. Penyuluh pertanian setempat, Eko, mengungkapkan pihaknya telah berulang kali mengimbau petani agar menjual gabah sesuai aturan. Namun, harga di lapangan tetap tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah.



Eko berharap berharap hasil panen dibeli dengan harga yang sesuai aturan pemerintah yakni Rp6.500 per kilogram. Selain itu aparat penegak hukum, baik TNI maupun Polri, dapat turun tangan untuk memastikan kebijakan pemerintah terlaksana dengan baik. 

Para petani juga mendesak agar pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha yang masih membeli gabah di bawah harga ketentuan, termasuk pencabutan izin kemitraan mereka dengan Bulog.

Diharapkan, langkah konkret dari pemerintah dapat segera diambil guna melindungi petani dan mendukung keberhasilan program swasembada pangan yang menjadi prioritas nasional.

"Apa yang dilakukan oknum-oknum pengusaha diduga kuat mengangkangi aturan pemerintah dan tidak mendukung program Presiden Prabowo Subianto," kata Eko.