Seskab Beberkan Capaian Diplomasi Luar Negeri Prabowo Selama 1,5 Tahun

Jakarta: Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa seluruh rangkaian kunjungan kerja (Kunker) Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dalam 1,5 tahun terakhir berhasil membuahkan berbagai capaian konkret bagi kepentingan nasional Indonesia.

"Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini," ujar Teddy dikutip dari Antara, Selasa, 2 Juni 2026.

?Teddy menjelaskan bahwa salah satu hasil nyata dari diplomasi tersebut yaitu bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS. Langkah tersebut dinilai yang mampu menjaga stabilitas stok BBM serta harga BBM subsidi tetap terjaga di tengah krisis dunia.

Selain itu, Indonesia telah berhasil mendapatkan tarif 0 persen untuk ekspor ke 25 negara Uni Eropa. Hal itu berlaku sejak  2025.

?Dalam sektor ekonomi, ia memaparkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mencatat total investasi masuk mencapai Rp2.430 triliun selama 1,5 tahun terakhir. Teranyar, lawatan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan bulan lalu juga berhasil mendatangkan komitmen investasi tambahan sebesar Rp575 triliun.?

Terkait sektor pertahanan, Teddy menyebut pemerintah kini telah memiliki alat pertahanan yang kuat yang diperoleh melalui kerja sama dengan berbagai negara. Di antaranya, Prancis, Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, hingga Inggris.

?Diplomasi Presiden Prabowo juga berdampak pada penyelenggaraan ibadah haji yang berjalan lancar berkat kerja sama strategis dengan Arab Saudi. Termasuk kepemilikan perkampungan haji bagi jamaah Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto. Foto: Setpres.

Peran aktif Indonesia untuk Palestina juga diwujudkan melalui pengiriman logistik via udara, kapal rumah sakit, hingga penyediaan beasiswa bagi mahasiswa Palestina di Indonesia.

Terkait kritik mengenai efisiensi biaya, Teddy memastikan bahwa seluruh kelebihan anggaran kunjungan luar negeri ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia pun menambahkan bahwa jumlah rombongan kepresidenan kini telah dipangkas secara signifikan menjadi maksimal 50 hingga 60 orang, jauh lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya.

Teddy menegaskan bahwa pengaturan jadwal kunjungan dan pertemuan antarnegara dilakukan berdasarkan kebutuhan mendesak serta skala prioritas yang ditentukan oleh Presiden dan Menteri Luar Negeri. Ia mengajak semua pihak untuk tidak mengaburkan fakta atas berbagai capaian diplomatik yang telah berhasil diraih pemerintah.